Tag tujuan diplomasi indonesia ke berbagai negara adalah untuk mendapat dukungan brainly Diplomasi Adalah Oleh Guru Ekonomi Diposting pada Oktober 7, 2021 Sarjana Ekonomi - Hai sobat lagi dalam artikel kesayangan Anda. Pada pembahasan kali ini, akan membahas mengenai Diplomasi.
Jawaban untuk mendapat pengakuan atas kemerdekaan Indonesia PEMBAHASAN Bentuk perjuangan dengan cara melakukan berbagai perundingan agar kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia diakui oleh dunia internasional disebut perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang dilakukan dengan cara damai tanpa perlawanan fisik senjata, yaitu dengan melakukan perundingan diantara kedua belah pihak. Salah satu upaya diplomasi Indonesia adalah lewat Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renvile, Perjanjian Roem Royen Dan Konferensi Meja Bundar. Maksud dari perjuangan diplomatif adalah perjuangan melalui perundingan. Adapun tujuan diplomasi pemerintah ke berbagai negara adalah untuk mendapat pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Jadi, jawaban soal di atas adalah untuk mendapat pengakuan atas kemerdekaan Indonesia.

Negaraberdaulat harus memiliki pemerintahan; Negara berdaulat harus mendapatkan pengakuan dari Negara lain; Poin keempat adalah poin yang penting. Sebab, pengakuan dari negara lain berarti juga mengakui eksistensi tiga poin lainnya. Baca Juga: Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dari Penyusunan hingga Dibaca Bung Karno. Setelah Indonesia

Tulisan ini membahas diplomasi yang dilakukan indonesia dengan negara lain. Kegiatan apa yang dilakukan indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara lain untuk kepentingan indonesia sendiri maupun negara yang bekerjasama. Dalam menjalin diplomasi sangat penting penting untuk memperkuat kesepahaman dan saling mengenal satu sama lain secara lebih dekat di tataran masyarakat sehingga tidak mudah untuk terprovokasi pada isu-isu yang dapat memicu konflik. Akan ada berbagai macam aktor, tujuan dilakukannya diplomasi tersebut, intrumen yang digunakan, serta kepentingan nasionalnya. Kata kunci Diplomasi, Diplomasi Indonesia. This paper discusses Indonesia's diplomacy with other countries. What activities does Indonesia do in establishing relations with other countries for the benefit of Indonesia itself and cooperating countries. In establishing diplomacy, it is very important to strengthen understanding and get to know each other more closely at the community level so that it is not easy to be provoked on issues that can trigger conflict. There will be various kinds of actors, the purpose of the diplomacy, the instruments used, and their national interests. Pendahuluan Diplomasi adalah suatu cara berhubungan antara negara yang tidak dilakukan dengan perang dalam mempromosikan kepentingan negara. Diplomasi juga bermakna mempertemukan kepentingan yang berbeda diantara negara. Hedley Bull menyatakan bahwa diplomasi adalah "states have different interest, and … common interests have first to be identified by process of bargaining before any question of maximization of them can rise." Melalui diplomasi maka kepentingan yang berseberangan mudah diidentifikasikan dan sebaliknya kepentingan yang sama dapat dipertemukan sehingga terjalin kerjasama. Tujuan diplomasi bagi setiap negara adalah pengamanan kepentingan nasional, kebebasan politik dan integritas territorial. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Kegiatan Diplomasi Indonesia dengan Negara lainIqbal Hamonangan Siregar11Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas FisipolUniversitas Muhammdiyah Yogyakarta, IndonesiaAbstractTulisan ini membahas diplomasi yang dilakukan indonesia dengan negara lain. Kegiatan apayang dilakukan indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara lain untuk kepentinganindonesia sendiri maupun negara yang bekerjasama. Dalam menjalin diplomasi sangatpenting penting untuk memperkuat kesepahaman dan saling mengenal satu sama lain secaralebih dekat di tataran masyarakat sehingga tidak mudah untuk terprovokasi pada isu-isu yangdapat memicu konflik. Akan ada berbagai macam aktor, tujuan dilakukannya diplomasitersebut, intrumen yang digunakan, serta kepentingan kunci Diplomasi, Diplomasi paper discusses Indonesia's diplomacy with other countries. What activities doesIndonesia do in establishing relations with other countries for the benefit of Indonesia itselfand cooperating countries. In establishing diplomacy, it is very important to strengthenunderstanding and get to know each other more closely at the community level so that it isnot easy to be provoked on issues that can trigger conflict. There will be various kinds ofactors, the purpose of the diplomacy, the instruments used, and their national Diplomacy, Indonesia DiplomacyPendahuluanDiplomasi adalah suatu cara berhubungan antara negara yang tidak dilakukan dengan perangdalam mempromosikan kepentingan negara. Diplomasi juga bermakna mempertemukankepentingan yang berbeda diantara negara. Hedley Bull menyatakan bahwa diplomasi adalah“states have different interest, and … common interests have first to be identified by processof bargaining before any question of maximization of them can rise.” Melalui diplomasimaka kepentingan yang berseberangan mudah diidentifikasikan dan sebaliknya kepentinganyang sama dapat dipertemukan sehingga terjalin kerjasama. Tujuan diplomasi bagi setiapnegara adalah pengamanan kepentingan nasional, kebebasan politik dan integritas territorial. Menurut Kautilya tujuan utama diplomasi adalah menjamin keuntungan maksimum Negarasendiri, dan kepentingan terdepan tampaknya adalah pemeliharaan keamanan. Fungsi utamadari pelaksanaan diplomasi adalah negosiasi dan ruang lingkup diplomasi adalahmeyelesaikan perbedaan perbedaan dan menjamin kepentingankepentingan Negara melaluinegosiasi yang sukses, apabila negosiasi gagal perang merupakan bagian dari saranadiplomasi. Selain itu terdapat tiga cara dasar dalam pelaksanaan diplomasi suatu negara yaitukerjasama, persuaian dan pertentangan. Sehingga dalam proses diplomasi suatu Negara pastiakan menjalankan tiga pelaksanaan diplomasi Diplomacy adalah diplomasi dalam bentuk penyelesaian secara damai dalam bidangkebudayaan, bahasa, persahabatan dan ekonomi. Cara soft diplomacy dengan mengikutiperundingan bilateral dengan negara lain serta menyerahkan penyelesaian permasalahankonflik kepada pihak ketiga yaitu Mahkamah Internasional.Rendi Prayuda, 2019.Aktualisasi dari kepentingan nasional sebuah negara tentu saja berpengaruh dalam arenadiplomasi negara untuk membentuk opini publik dari negara tersebut. Pembentukan opinipublik sebagai bentuk manifestasi kebijakan politik luar negeri sebuah negara dapatdikategorikan sebagai sebuah soft power yang berjalan beriringan dengan hard yang dimaksud dengan soft power berarti kekuatan negara dalam membentuksebuah paradigma yang akan mendukung terlaksananya sebuah kebijakan luar negeri. Secaraumum power termasuk dalam tindakan kebijakan luar negeri sebuah Negara yangmemilikitiga unsur utama yaitu yang pertama adalah Daya Paksa atau Force didefenisikan sebagaiancaman eksplisit atau penggunaan kekuatan militer, ekonomi atau sarana pemaksa lainnyaoleh aktor A tehadap aktor B demi mencapai tujuan politik A. Yang kedua adalah Pengaruhatau influence Sebagai penggunaan alat-alat persuasi tanpa paksaan oleh aktor A demimenjamin agar perilaku aktor B sesuai dengan keinginan aktor yang terahkir adalahWewenang atau Authority yaitu sikap tunduk sukarela aktor B pada arahan seperti nasehat,perintah yang diberikan oleh aktor A, misalnya penghormatan, solidaritas, kasih sayang, kedekatan, mutu kepemimpinan, danpengetahuan. Hubungan antara soft power dengan diplomasi yaitu cara untuk meraihkepentingan nasional. Melalui diplomasi Soft Power khususnya di bidang pendidikan dankebudayaan, kepentingan nasional dalam memperkuat kredibilitas RI diluar negeri danpeningkatan sumber daya manusia dapat tercapai. Tujuan peningkatan sumber daya manusia ini telah tercantum antara lain dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalRPJPN2005 – 2025. Secara lebih spesifik di dalam Rencana Pembangunan Jangka MenengahRPJM tahun 2015-2019 menyatakan “Memantapkan pembangunan secara menyeluruhdengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDAyang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK” Kemdikbud 2014. Dalamkerangka ini maka diplomasi pendidikan menjadi salah satu strategi yang efektif dalamrangka membuka peluang untuk merealisir tujuan tersebut. Berbagai aktivitas yang terkaitdengan diplomasi pendidikan dan upaya meningkatkan soft power ini menggiring padapertanyaan Apa yang bisa dimaknai dari strategi diplomasi RI yang dikategorikan sebagaisoft power yang sedang dilakukan ini? Seberapa jauh diplomasi pendidikan dan budaya yangdikategorikan sebagai soft power ini dapat merealisasi tujuan nasional khususnya dalammeningkatkan sumber daya manusia Indonesia dan lebih luas lagi pengaruh Indonesia di luarnegeri? Apa saja kendala, upaya dan peluang untuk menjalankan diplomasi ini? Studi iniberpendapat bahwa upaya kerjasama keluar negeri tersebut bisa dimaknai sebagai suatuaktivitas Diplomasi Soft Power untuk mencapai tujuan nasional seperti memperkuatpendidikan dan keahlian bangsa dan meningkatkan kredibilitas Indonesia di luar tidak dapat dipungkiri, ada beberapa kelemahan dan hambatan dalam menunjang argumentasi secara detail, maka diterangkan melalui studi kasus AtasePendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indoneisa KBRI di Manila, dengan mengulas perdebatan teoritis dan empiris tentang Soft Power,dilanjutkandengan menjelaskan signifikansi dan tujuan diplomasi pendidikan/kebudayaan RI, kemudianmenguraikan kepentingan nasional RI di Filipina beserta pelaksanaan diplomasi pendidikandan kebudayaan yang dijalankan Atase di Manila. Pembahasan tentang definisi dan makna dari diplomasi secara umum seringkali dikaitkandengan proses, aktivitas, dan negosiasi yang dilakukan secara damai oleh suatu negara dalammenjalin hubungannya dengan negara lain dengan maksud untuk mencapai tujuannasionalnya.“Diplomacy is peaceable coercion to promote the interest of the state and nation” Freeman2006, 72. Diplomasi adalah suatu cara berhubungan antara negara yang tidak dilakukandengan perang dalam mempromosikan kepentingan negara. Diplomasi juga bermaknamempertemukan kepentingan yang berbeda diantara negara. Hedley Bull 1997, 117menyatakan bahwa diplomasi adalah “states have different interest, and … common interestshave first to be identified by process of bargaining before any question of maximization of them can rise.” Melalui diplomasi maka kepentingan yang berseberangan mudahdiidentifikasikan dan sebaliknya kepentingan yang sama dapat dipertemukan sehinggaterjalin kerjasama. Keberhasilan berdiplomasi ditentukan oleh dimensi kekuatan ataupengaruh yang dimiliki oleh negara yang dibedakan antara hard power dan soft power. hardpower adalah kekuatan/pengaruh yang bersifat tangible seperti militer, geografi, danekonomi. Sedangkan soft power yang dipopulerkan Joseph Nye 2004, 256 bersumber pada“cultural attraction, ideology, and international institutions” dan diasumsikan sebagai “theability of a state to get other countries to want what it wants” dan “ability to get what youwant through attraction rather than coercion or payments.” Cara diplomasi ini tidakmemerlukan stick paksaan atau carrots iming-iming untuk menggerakkan seseorangmenuruti arahan kita. Membandingkan kedua tipe power tersebut, sesungguhnya unsur hardpower relatif mudah untuk diidentifikasi dan diukur. Soft Power memiliki bentuk, dankharakter yang„uncontrollable” dan “unpredictable” Fan 2007, 147 Memprediksi sekaligusmentarget hasil dari diplomasi soft power menjadi hal yang tidak mudah karena sifatnya yangintangible dan melibatkan masyarakat luas. Yang menarik, meski kesulitan tersebut jelasnamun kecenderungan saat ini menunjukkan bahwa negara-negara di dunia berupaya untukmengembangkan Soft Power secara lebih intensif. Amerika Serikat AS saat ini mendorongupaya perningkatan diplomasi soft power. Hegemoni AS didunia diramalkan akan runtuhapabila AS tidak mengimplementasikan soft power secara signifikan Nye 2004; Nye 2010.Pengakuan terhadap Tiongkok sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia dan dianggappesaing dekat dari AS tidak lepas dari keberhasilan negara ini dalam mengelola diplomasisoft powernya. Strategi diplomasi Tiongkok yang disebut sebagai “charm offensive”dianggap lebih berhasil dalam melakukan pendekatan kepada negara-negara yang ditujudaripada misalnya AS yang menjalankan diplomasi konvensionalnya Kurlantzick 2007.Pemerintah Tiongkok piawai dalam menjual “attractiveness” Tiongkok melalui budaya,sejarah, nilai-nilai etos kerja, disamping secara simultan mengembangkan sumber daya keluarsecara ekspansif di bidang pendidikan dan riset. Dalam diplomasi soft power tercapainyakepentingan dan keuntungan bersama‟ antar pelaku adalah suatu keharusan. Kemampuanuntuk memahami kepentingan dan prioritas negara partner dalam proses diplomasi adalahsangat signifikan karena hakekatnya aktivitas ini merupakan trade off dari kepentingan antarpelaku. Dibutuhkan „kedekatan yang sesungguhnya‟ bukan karena keterpaksaan, tapiketertarikan dan penghargaan tentang kesamaan ide dan nilai yang dianut. Suatu bentukkedekatan yang dipengaruhi oleh „heart and mind‟. Pendidikan dan pembelajaran budayamenjadi media untuk saling memahami dan menumbuhkan kedekatan tersebut. Dalam melaksanakan diplomas soft power adalah krusial. Lewat berbagai aktivitas sepertipemberian beasiswa, pendirian sekolah Indonesia, memfasilitasi program pertukaran dosendan pelajar dan mahasiswa adalah signifikan dalam kerangka peningkatan hubungan antarnegara serta pengaruh Indonesia di Filipina seklaigusperbaikan pendidikan di Indonesia guna meningkatkan daya saing Indonesia di level regionaldan global. Kapasitas perlu ditingkatkan seperti kemampuan berkomunikasi dan beradaptasiagar program dapat berjalan maksimal mengingat nature dari diplomasi soft power yangtidak mudah dikontrol dan diprediksi. Diplomasi kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu usaha suatu negara untukmemperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikroseperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian maupun secara makrosesuaidengan ciri khas yang utama seperti propaganda dan lain sebagainya bukan politik, ekonomiataupun militer. Sasaran utama diplomasi kebudayaan adalah pendapat umum baik padalevel nasional maupun internasional dengan harapan pendapat umum tersebut dapatmempengaruhipara pengambil keputusan pada pemerintah maupun organisasi internasional Warsito &Kartikasari, 20074-5. Diplomasi kebudayaan juga dapat didefinisikan sebagai pertukaraninformasi, ide, seni, dan aspek lain dari kebudayaan antar negara untuk menciptakan mutualunderstanding dalam menjalin interaksi dengan negara lain. Melalui elemenelemenkebudayaan seperti ide, bahasa dan ilmu pengetahuan yang disampaikan pada masyarakatluas akan memberi pengaruh pada pembentukan opini publik. Opini publik tersebut yangsecara tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan pemerintah suatu negara. Selain itu jugadiplomasi kebudayaan mampu mencitrakan karakter suatu negara Lenczowski, 2011159-178. diplomasi kebudayaan merupakan upaya untuk mempengaruhi opini publik denganmenggunakan berbagai elemen budaya sehingga akan memberi dampak positif dalamperjuangan kepentingan nasional yang terdiri dari kesenian, pertukaran ahli, pendidikan,literatur, pengajaran bahasa, penyiaran, hadiah, saling pengertian, promosi ide, promosi sosialpolitik, sejarah, dan diplomasi agamaKesimpulanJadi yang dimaksud dengan Soft Diplomacy adalah diplomasi dalam bentuk penyelesaiansecara damai dalam bidang kebudayaan, bahasa, persahabatan dan ekonomi. Untuk bidangkebudayaan sendiri kebudayaan juga dapat didefinisikan sebagai pertukaran informasi, ide, seni, dan aspek lain dari kebudayaan antar negara untuk menciptakan mutual understandingdalam menjalin interaksi dengan negara lain. Persabatan diplomasi antar negaramenjadijembatan kunci kedamaian antar negara sebagai contoh diplomasi antara indonesiamalaysia indonesia filipina dan indonesia dengan negara negara diplomasi lainnya. Banyakkeuntungan dan berdiplomasi dengan beraneka macam negara. Tetapi dalam melaksanandiplomasi terdapat yang namanya soft dan hard diplomasi yang memiliki ciri kas masingmasing yang memiliki dampak negtif serta positif dalam berdemokasi seperti contoh softdiplomasi yang menekankan untuk memecahkan permasalahan dari pada membiarkanmasalah menjadi panjang dan berlarut larut dengan pihak ketiga yaitu mahkamahinternasinal. Setiap negara yang berdiplomasi bebas untuk beropini dan menyampaikanpendapatnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan Publik Sebagai Pendukung Hubungan Indonesia-Malaysia. 2013. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 91. Prayuda, R. S. 2019. Diplomasi dan Power Sebuah Kajian Analisis. Journal of Diplomacy and International Studies, 021.Soesilowati, S. 2017. Diplomasi Soft Power Indonesia melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan. Jurnal Global & Strategis, 92. S. C. 2018. Diplomasi Kebudayaan Indonesia dalam Proses Pengusulan Pencak Silat sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, 81. ResearchGate has not been able to resolve any citations for this has not been able to resolve any references for this publication.
TujuanDiplomasi 1. Tujuan Politik Hal ini berhubungan dengan kebebasan poitik dan integritas teritorialnya, dalam konteks Indonesia adalah mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperoleh dan juga melindungi kedaulatan wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke. 2. Tujuan Ekonomi Hal ini dapat berhubungan dengan pembangunan ekonomi nasional. 3.
Abstrak Diplomasi secara praktis dan teoritis merupakan aktivitas politik yang dimainkan oleh suatu negara dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Terlepas dari kontestasi pemikiran dalam studi hubungan internasional antara kaum realis dengan liberalis, serta positivis dengan pasca positivis, diplomasi sendiri memainkan peran vital sebagai pengejawantahan politik luar negeri suatu negara. Republik Indonesia, sejak memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945 hingga saat ini, mengalami pergantian rezim dari masa ke masa. Masing-masing rezim memiliki corak sendiri dalam memainkan diplomasi sebangun dengan tantangan serta lingkungan strategik yang dihadapi. Kerapkali pelaksanaan diplomasi mampu menyokong pencapaian kepentingan nasional, namun tidak mempertimbangkan aspek ketahanan nasional. Tapi tak sedikit yang mampu menyelaraskan ini dibuat dengan maksud untuk mencapai beberapa objektif, yakni penelaahan ke masa lampau mengenai pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh sebuah rezim, membaca pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh rezim yang sedang berkuasa, serta ekspektasi diplomasi yang seharusnya dijalankan pada masa yang akan datang dengan penekanan pada keselarasan antara pencapaian kepentingan nasional dengan kukuhnya ketahanan nasional. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan analitik dengan merujuk pada pendekatan historis dan futuristis. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201731Strategi Diplomasi Republik Indonesia Guna Mencapai Kepentingan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional Pendekatan Historis dan FuturistisOleh Boy Anugerah, DPP PA GMNI Bidang Politik Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan 2015-2020, Alumnus FISIP Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran dan Magister Ketahanan Nasional Universitas Junian Endiartia, Asosiasi Analis Kebijakan secara praktis dan teoritis merupakan aktivitas politik yang dimainkan oleh suatu negara dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Terlepas dari kontestasi pemikiran dalam studi hubungan internasional antara kaum realis dengan liberalis, serta positivis dengan pasca positivis, diplomasi sendiri memainkan peran vital sebagai pengejawantahan politik luar negeri suatu negara. Republik Indonesia, sejak memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945 hingga saat ini, mengalami pergantian rezim dari masa ke masa. Masing-masing rezim memiliki corak sendiri dalam memainkan diplomasi sebangun dengan tantangan serta lingkungan strategik yang dihadapi. Kerapkali pelaksanaan diplomasi mampu menyokong pencapaian kepentingan nasional, namun tidak mempertimbangkan aspek ketahanan nasional. Tapi tak sedikit yang mampu menyelaraskan ini dibuat dengan maksud untuk mencapai beberapa objektif, yakni penelaahan ke masa lampau mengenai pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh sebuah rezim, membaca pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh rezim yang sedang berkuasa, serta ekspektasi diplomasi yang seharusnya dijalankan pada masa yang akan datang dengan penekanan pada keselarasan antara pencapaian kepentingan nasional dengan kukuhnya ketahanan nasional. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan analitik dengan merujuk pada pendekatan historis dan Kunci Diplomasi, Kepentingan Nasional, Ketahanan Nasional Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201732PENDAHULUANDiplomasi sejatinya bukan merupakan terminologi baru dalam studi hubungan internasional ataupun praksis politik luar negeri. Ia merupakan wujud konkret dan teknis bagaimana suatu negara hendak merealisasikan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. Sebagian kalangan menganggap bahwa diplomasi bisa dikategorisasikan sebagai sebuah studi tersendiri yang tersusun atas aspek ontologis1, epistemologis2, serta aksiologis3 seperti yang digariskan dalam filsafat ilmu. Kalangan lainnya menempatkan diplomasi sebagai sebuah seni merujuk ketiadaan rigiditas dalam implementasinya. Sebagai seni, pokok persoalan diplomasi adalah bagaimana mencapai tujuan, improvisasi merupakan suatu hal yang jamak dalam Ernest Satow pada tahun 1922 mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat, yang kadang kala diperluas dengan hubungan dengan negara-negara Sejalan dengan definisi Satow, Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antarnegara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobi, kunjungan-kunjungan, serta aktivitas-aktivitas lainnya yang dari sudut pandang Ilustrasi Tyograph Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201733kesejarahan historis, praktik-praktik diplomasi dapat ditelusuri dari sejarah peradaban India dan Tiongkok kuno. Dalam kitab Arthasastra karangan Kautilya, dijelaskan bahwa hubungan dengan negara-negara luar serta negosiasi dapat dijalankan oleh Duta, Duta Besar atau Envoy. Secara mendalam, Arthasastra mengklasifikasikan 3 tiga macam jenis duta. Pertama, Nisrstrarta, yaitu Duta Besar Berkuasa Penuh. Kedua, Parimitarta, yang memiliki kekuasaan terbatas dalam melakukan perundingan. Ketiga, Sasanahara, yang kedudukannya sedikit lebih tinggi dar ipada pembawa Selain di India, diplomasi juga sudah dikenal di zaman Tiongkok kuno. Diplomasi diperkenalkan oleh Confusius lahir 2500 tahun yang lalu di Tiongkok kepada murid-muridnya. Dasar ajarannya adalah penolakan untuk mempercayai bahwa perang merupakan suatu kondisi yang alami dalam masyarakat. Ia menjelaskan bahwa adalah suatu hal yang wajar jika seseorang bekerjasama, untuk bekerja keras, bukan untuk saling memanfaatkan, tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Confusius juga mengajarkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik protokol dalam praktik diplomasi, sejarah, puisi, dan menyelenggarakan Diplomasi memiliki kaitan yang erat dengan politik luar negeri karena diplomasi merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi yang terlatih. Di banyak negara, kebijakan luar negeri diformulasikan oleh Menteri Luar Negeri beserta jajarannya. Implementasi diplomasi, baik secara unilateral, maupun bilateral serta kegiatan sehari-hari dapat dilaksanakan oleh para diplomat dan perwakilan-perwakilan yang ditempatkan di luar negeri dan di dalam organisasi-organisasi yang dicirikan oleh kemajuan pesat di bidang teknologi transportasi, informasi serta komunikasi telah menghasilkan sedikit pergeseran pada makna diplomasi. Jika kaum konservatif berpandangan bahwa fungsi-fungsi diplomasi hanya dapat dilakukan oleh pejabat resmi yang ditunjuk, kalangan reformis mengemukakan sebuah antitesis bahwasanya diplomasi saat ini tidak lagi menjadi monopoli pejabat formal. Siapapun dapat memainkan peran diplomasi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Mahasiswa dan para pelajar di luar neger i, misalnya, dapat melakukan diplomasi melalui forum-forum diskusi akademik di kampus. Para pebisnis dan pedagang internasional, dapat memainkan peran diplomasi dengan menjalankan fungsi-fungsi perdagangan yang mendukung perekonomian nasional. Singkat kata, globalisasi telah mencairkan definisi rigid tentang pelaksanaannya, diplomasi tidak bisa terlepas dari siapa yang memimpin atau berkuasa di suatu negara. Warna dan corak diplomasi akan sangat ditentukan oleh faktor-faktor idiosinkratik yang melekat pada rezim tersebut. Secara terperinci, faktor idiosinkratik tersebut meliputi, platform atau ideologi yang dianut oleh pemimpin serta partai politik yang berkuasa, latar belakang pendidikan serta sosial budaya pejabat formal yang ditunjuk, kapasitas, dan kapabilitas organisasi yang memainkan peran-peran diplomasi, termasuk kemampuan menjalin komunikasi antar organisasi, baik internal, maupun eksternal. Tidak ketinggalan juga relasi antara rezim penguasa dengan masyarakat madani, menjadi faktor penting dalam proses idiosinkratik rezim memainkan peran vital yang menentukan quo vadis diplomasi suatu negara, apa yang menjadi rujukan atau pedoman praktik diplomasi tetaplah menjadi hal yang pertama dan utama. Improvisasi pada tataran pelaksanaanya dimungkinkan karena seturut dan menyesuaikan dengan Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201734tantangan yang dihadapi serta pergerakan lingkungan strategik yang tentu saja bersifat sangat sebagai sebuah negara-bangsa yang berdaulat penuh tak ketinggalan melakukan praktik-praktik diplomasi untuk mendukung pencapaian kepentingan nasionalnya. Secara garis besar, yang menjadi kepentingan nasional Indonesia tercantum pada Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta memelihara ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan Indonesia dalam praksis diplomasi adalah prinsip politik luar neger i bebas dan aktif. Bebas artinya Indonesia tidak terikat pada blok atau kekuatan manapun. Indonesia selalu berada pada posisi independen. Sedangkan aktif bermakna bahwa Indonesia selalu siap untuk ber partisipasi dalam memelihara dan mewujudkan tata dunia yang adil, damai, makmur, serta merujuk pada dua hal di atas tujuan nasional serta prinsip politik luar negeri bebas aktif, para pemimpin Indonesia, mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, beserta segenap jajarannya dalam kabinet, menjalankan praktik diplomasi guna mencapai kepentingan nasional. Apapun warna, seni, ataupun corak yang mereka mainkan, kiblat, dan orientasi diplomasi berada pada titik yang tulisan ini akan dijelaskan mengenai pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh pemimpin Indonesia dari masa ke masa dengan mengambil sampel Soekarno, Soeharto, serta Joko Widodo. Pola-pola diplomasi yang ditempuh akan dilihat lebih lanjut kesesuaiannya dengan pedoman diplomasi, efektivitas, dan efisiensinya dalam rangka mencapai kepentingan nasional, ser ta implikasinya terhadap ketahanan nasional. Lesson learned dari para pemimpin tersebut lebih lanjut akan digunakan untuk merumuskan praksis diplomasi yang paling relevan untuk diterapkan oleh Indonesia pada masa yang akan dan Muatan DiplomasiJika negara adalah sebuah entitas politik, bangsa merupakan entitas sosial budaya, maka pemerintah adalah aparatus atau pelaksana fungsi-fungsi kedua entitas tersebut. Jika diplomasi adalah sebuah konsepsi teroritis sekaligus praksis yang merupakan kepanjangan tangan kebijakan atau politik luar negeri suatu negara, maka rezim diplomasi adalah aparatus atau pelaksana fungsi-fungsi dalam diplomasi tentang rezim diplomasi akan menempatkan kita pada diskursus yang cukup luas, termasuk ragam kontestasi dalam diksursus tersebut. Rezim diplomasi jamaknya terdiri atas presiden sebagai kepala negara beserta birokrasinya yang menjalankan fungsi-fungsi diplomasi, khususnya para diplomat formal yang tergabung dan mewadah dalam kementerian luar negeri. Jika diskursus sedikit digeser pada ranah kontestasi, akan kita dapati bahwasanya rezim diplomasi akan menyeret masuk aktor-aktor non-formal seperti mereka yang tergabung dalam masyarakat madani. Mereka yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat, kalangan pers, pebisnis, pengusaha, seniman, pelajar, dan mahasiswa, serta siapapun yang berstatus warga negara suatu negara, dapat memainkan fungsi diplomasi. Dalam bahasa intelektual, kondisi ini dinamakan sebagai diplomasi multi jalur. Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201735Kembali kepada rezim diplomasi klasik yang dibahas sebelumnya. Dalam sebuah rezim diplomasi, ada muatan yang diusung. Muatan di sini bermakna tidak sekedar pada tataran apa yang menjadi kepentingan nasional saja kepentingan nasional multi faset - ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ser ta pertahanan dan keamanan, tapi juga mengandung jiwa zaman zeitgeist yang menjelaskan apa tantangan serta lingkungan strategik yang dihadapi pada masa tersebut. Muatan diplomasi inilah yang akan menjelaskan mengapa sebuah rezim memilih corak, warna, serta pola diplomasi tertentu, meskipun pada hakikatnya diferensiasi tersebut tetaplah bermuara pada kiblat yang Kepentingan Nasional dan Ketahanan NasionalSetiap negara-bangsa yang berdaulat, dalam melakukan hubungan atau interaksi dengan negara lainnya, selalu diderivasi oleh motif untuk mencapai kepentingan nasional. Lebih lanjut, kepentingan nasional ini merupakan refleksi dari target yang lebih besar, yakni tujuan nasional. Kepentingan nasional dapat bersumber dari aspirasi domestik suatu negara, juga produk dari kondisi dan eksistensi sistem internasional- tempat di mana suatu negara menjadi nasional dan ketahanan nasional merupakan dua terminologi yang memiliki makna yang berbeda. Ketahanan nasional merujuk kepada situasi dan kondisi di mana suatu negara-bangsa memiliki daya tahan atau kemampuan untuk tetap tangguh dalam menghadapi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, ser ta tantangan AGHT, baik yang berasal dari dalam, maupun dari luar. Kepentingan nasional dan ketahanan nasional , dalam konteks implementasi diplomasi suatu negara, selalu menempati dua kemungkinan. Mereka dapat selaras satu sama lain, tapi juga memiliki posibilitas untuk saling menjelaskan kondisi di atas, kita dapat melihat daya tahan Jerman dan Prancis dalam perang melawan terorisme. Atribut sebagai anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO menempatkan mereka, mau tidak mau, suka tidak suka, untuk mendukung Amerika Serikat yang melancarkan Global War on Terrorism GWOT pasca serangan teroris pada tanggal 11 September 2001. Pilihan mereka untuk terlibat di front depan bersama Amerika Serikat dalam memerangi teroris, khususnya di Irak dan Afghanistan, merupakan sebuah bentuk diplomasi pertahanan- serang dan terjang musuh terlebih dahulu. Dalam konteks ini, mereka yang menjadi sekutu Amerika Serikat dalam NATO, termasuk Jerman dan Prancis telah mencapai apa yang menjadi kepentingan nasionalnya, yakni partisipasi dan eksistensi dalam perang melawan terorisme. Namun demikian, mereka melakukan sedikit pengabaian pada kapasitas mereka untuk melenting ketika menerima konsekuensi dari keterlibatan tersebut. Pada level domestik, baik Jerman, maupun Prancis, menerima tekanan dari masyarakat dalam negerinya yang tidak menyetujui keterlibatan mereka dalam perang yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Konsekuensi yang lebih fatal yang mereka terima adalah dijadikannya Jerman dan Prancis sebagai sasaran terorisme itu sendiri. Kondisi ini menimbulkan instabilitas politik dan keamanan di kedua negara. Secara singkat, kondisi ini merupakan benturan antara upaya mencapai kepentingan nasional, serta konsekuensi logis terhadap ketahanan kasus lainnya adalah ketika Donald Trump mengeluarkan kebijakan Buy America yang notabene mengingkari kodrat Amerika Serikat sebagai pengusung liberalisme dan kapitalisme akut. Kebijakan Trump ini bisa disebut sebagai diplomasi ekonomi yang mampu menyesuaikan Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201736antara kepentingan nasional jangka pendek Amerika Serikat di bidang ekonomi, dengan upaya untuk menjaga daya tahan Amerika Serikat sebagai sebuah negara-bangsa yang sedang berada pada kondisi krisis dan pasca krisis. Tujuan Trump hanya satu, menyelamatkan Amerika Serikat sebagai sebuah negara-bangsa yang besar, meskipun tanpa sungkan melakukan Indonesia Era SoekarnoIndonesia pada era Soekarno adalah Indonesia yang sedang bergerak the moving Indonesia. Istilah bergerak di sini mengacu pada upaya Indonesia untuk membangun secara terus-menerus dan berkesinambungan, baik dalam hal negara state building, maupun bangsa nation building.Sebagai sebuah negara-bangsa yang baru merdeka, terlebih lagi Indonesia juga menghadapi tekanan dari segala arah pemberontakan di level domestik serta upaya penjajahan kembali oleh Belanda, Indonesia mau tidak mau harus menempuh diplomasi dengan tujuan utama, yakni menegaskan eksistensi Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara yang berdaulat serta menentang segala macam bentuk penjajahan dan penindasan suatu negara-bangsa terhadap negara-bangsa diplomasi Indonesia pada era Soekarno dapat disimak dari berbagai perhelatan yang digelar ser ta ragam kerja sama yang ditelurkan. Beberapa diantaranya yakni, pertama, Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung, Jawa Barat. Secara umum, konferensi ini bertujuan untuk mempromosikan kerja sama ekonomi serta sosial budaya antara negara-negara Asia dan Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaan dalam rangka menentang praktik-praktik kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201737Kedua, Indonesia berpartisipasi dalam Gerakan Non-Blok, yakni kelompok negara-negara yang menolak untuk mengutub pada Blok Amerika Serikat dan Blok Uni Soviet. Gerakan ini merupakan wujud ekspresi dari negara-negara yang konsisten untuk menjadi independen dan tetap teguh berjuang dalam mewujudkan tata dunia yang adil dan damai. Secara historis, gerakan ini merupakan produk unggulan yang muncul dari sebuah dunia yang dibelenggu oleh Perang Dingin yang kerapkali, karena superioritas Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa itu, mampu menyeret negara-negara lainnya yang lebih kecil untuk menjadi penyokong kedua negara besar diplomasi lainnya dari era Soekarno adalah munculnya istilah yang sangat fenomenal di jagad diplomasi antar negara pada masa itu, yakni “go to hell with your aid” serta dikotomi antara Old Established Countries OLDEFOS dengan New Emerging Forces NEFOS. Kedua hal tersebut menunjukkan antipati serta resistensi Indonesia pada masa itu terhadap segala bentuk penjajahan di muka bumi, baik kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan secara klasik, maupun Indonesia pada era Soekarno terhadap segala bentuk penjajahan juga dapat dibaca dari sikap agresif Indonesia terhadap Malaysia pada tahun 1962 hingga tahun 1966. Pada September 1963, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia, menyusul pembentukan Federasi Malaysia yang mencakup daerah-daerah bekas jajahan Inggris di Kalimantan Utara. Soekarno pada masa itu menyerukan konfrontasi fisik dengan Malaysia yang dikenal dengan istilah “Ganyang Malaysia”. Istilah ini merupakan wujud ekspresi lugas rezim Soekarno yang menolak eksistensi Inggris yang menjadikan Malaysia sebagai boneka untuk mencapai dari sisi metode yang digunakan, diplomasi era Soekarno adalah diplomasi yang sesuai dengan jiwa zamannya. Status Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka menuntut untuk diperlukannya penekanan serta pengakuan atas kedaulatan Indonesia dari negara-negara lain. Lebih lanjut, diplomasi era Soekarno menyiratkan pesan bahwa meskipun Indonesia adalah negara yang baru merdeka, namun mampu menunjukkan gaungnya sebagai kekuatan baru yang patut diperhitungkan karena mampu menggalang massa negara lain yang belum merdeka dan baru merdeka di kawasan Asia dan Afrika untuk bergerak bersama menentang penjajahan di seluruh muka bumi. Diplomasi Indonesia era Soekarno adalah diplomasi yang mampu mencapai kepentingan nasional serta mengukuhkan ketahanan nasional. Indonesia mampu mendapatkan dukungan, pengakuan, serta simpati dari negara-negara lain, khususnya kawasan Asia dan Afrika. Indonesia berkontribusi dalam rekonstruksi tata dunia yang jauh lebih adil. Indonesia juga mampu mewujudkan stabilitas di segala lini sebagai buah dari ketahanan nasional yang mampu dijaga dengan Era SoehartoSituasi politik internasional pada era Soekarno dan Soeharto sejatinya tidak terlalu berbeda. Keduanya sama-sama menghadapi kondisi di mana terjadi perebutan pengaruh dan pertarungan kekuasaan antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Keduanya juga sama-sama menghadapi situasi dan kondisi politik domestik yang bisa dikatakan belum stabil. Perbedaannya, jika Soekarno berada pada titik permulaannya, maka Soeharto berada pada fase di mana kedua kondisi tersebut berada pada titik yang semakin sama-sama menghadapi situasi dan kondisi yang tidak terlalu berbeda, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201738baik Soekarno, maupun Soeharto memiliki cara pandang dan strategi yang berbeda dalam pelaksanaan praktik diplomasi. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari beberapa kasus. Pertama, terkait hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Jika Soekarno menjadi inisiator kebijakan “Ganyang Malaysia”, maka Soeharto mengambil kebijakan pada masanya untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Elson dalam tulisannya di Biografi Politik Soeharto yang ditulis pada tahun 2001 menilai langkah normalisasi hubungan dengan Malaysia merupakan bagian dari penyelesaian masalah dalam negeri pasca tragedi Gerakan 30 September 1965. Dipaparkan oleh Nelson, bahwa Soeharto memandang kebijakan konfontasi dengan Malaysia merupakan taktik Partai Komunis Indonesia PKI untuk menceburkan Indonesia pada sebanyak mungkin konfrontasi agar PKI bisa menghimpun sebanyak mungkin kekuatan untuk melakukan pemberontakan dan memegang kekuasaan. Dari sudut pandang yang lebih jauh, kebijakan Soeharto melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia merupakan strategi untuk mempermudah hubungan dengan negara-negara Barat dalam rangka mendapatkan bantuan melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia, Soeharto kemudian menempuh kebijakan dengan mengumumkan bergabungnya kembali Indonesia ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tanggal 28 September 1966 setelah sebelumnya pada tanggal 31 Desember 1964, Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Langkah besar lainnya yang ditempuh oleh Soehar to adalah menetapkan kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif sebagai landasan kebijakan luar negeri Indonesia. Roeder dalam tulisannya “The Smiling General” yang dikeluarkan pada tahun 1969 mengatakan bahwa Soeharto memandang pentingnya memperbaiki kondisi di dalam negeri dibandingkan mengumandangkan semangat penyelamatan umat manusia dalam lingkup internasional, meskipun juga disadari bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di berbagai level juga harus diplomasi era Soeharto lainnya yang menjadi legasi bersejarah dalam tata hubungan Indonesia dengan negara-negara lainnya adalah peran Indonesia yang membidani lahirnya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Perbara atau yang lebih dikenal dengan nama ASEAN. Peran ASEAN pada masa tersebut sangatlah vital mengingat konstelasi politik pada masa Perang Dingin begitu bipolar. Pilihan pada masa itu seolah-olah hanyalah dua, menjadi sekutu Amerika Serikat atau menjadi penyokong Uni Soviet. Indonesia pada era Soeharto, bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina menegaskan standing position yang berbeda. Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya tidak memihak siapapun. Negara-negara ASEAN menegaskan bahwa komitmen mereka adalah mewujudkan tata dunia yang adil dan damai. Dalam konteks kawasan, negara-negara tersebut memandang bahwa soliditas kawasan dalam mewujudkan stabilitas politik, ekonomi, serta sosial budaya di dalam negeri masing-masing serta kawasan secara keseluruhan merupakan proritas dan jauh lebih penting ketimbang berkonfrontasi satu sama beberapa produk diplomasi di atas, kita bisa mengamati dan menarik kesimpulan mengenai pilihan pola, corak, dan warna diplomasi yang dimainkan pada rezim Soeharto. Jika objektif nasional yang hendak dicapai oleh Soekarno beserta birokrasinya adalah penegasan eksistensi sebagai negara yang baru merdeka, serta pengakuan kedaulatan dari negara lain, maka jiwa zaman pada era Soeharto Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201739mendorong Soeharto beserta birokrasinya untuk menjalankan diplomasi pada tataran yang bersifat lebih lanjut, diplomasi seutuhnya demi mengukuhkan legitimasi Indonesia di panggung internasional. Dalam persepsi Soeharto dan birokrasinya, kebijakan konfrontatif ala Soekarno tidak lagi relevan diterapkan pada saat jiwa zaman menuntut untuk dilakukan pembangunan yang bersifat nasional dan internasional. Sistem internasional pada masa itu lebih menuntut sebuah negara untuk berkontribusi dan bekerja sama sebanyak-banyaknya dengan negara normalisasi hubungan dengan Malaysia serta bergabungnya kembali Indonesia ke dalam PBB, Soeharto seolah hendak mengirimkan pesan kepada dunia internasional bahwasanya Indonesia adalah negara yang cinta damai, negara yang jauh lebih matang dibandingkan saat-saat awal kemerdekaan. Soeharto juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berpikiran solutif dan mampu membaca konstelasi politik kawasan dengan menjadi inisiator berdirinya dari sisi pencapaian kepentingan nasional, diplomasi pada era Soeharto benar-benar mampu memenuhi kepentingan nasional Indonesia pada masa itu. Aspirasi domestik bisa dipenuhi melalui pembangunan nasional di segala lini, sedangkan kebutuhan di dunia internasional bisa dicapai melalui keterlibatan dan kontribusi Indonesia di berbagai forum, baik yang sifatnya regional, maupun global. Namun demikian, pencapaian diplomasi pada era Soeharto memiliki beberapa kekurangan. Sumber kekurangan tersebut terdapat pada level domestik Indonesia. Tidak bisa dimungkiri bahwasanya pilihan diplomasi yang begitu berbeda dengan corak yang ditempuh oleh Soekarno pada masa lampau merupakan produk konflik politik di dalam negeri. Soeharto begitu membenci komunisme sehingga memilih penumpasan komunis dan para pengikutnya sampai ke akar-akarnya. Beberapa kebijakan luar negeri era Soekarno pun dianggap sebagai bentuk daya upaya pihak komunis di dalam negeri untuk menggalang kekuatan. Fakta ini bukanlah kondisi yang bisa ditutup-tutupi. Pihak internasional, khususnya Amerika Serikat bisa membaca situasi ini. Amerika Serikat beserta negara-negara sekutunya seakan mendapatkan “angin” untuk memasukkan kepentingannya di dalam negeri. Jika Soekarno lebih cenderung kekiri-kirian dan menjalin hubungan yang mesra dengan Tiongkok dan Rusia, maka Amerika Serikat dan negara-negara Barat adalah pilihan yang tepat bagi Soeharto yang begitu membenci rezim awalnya, strategi diplomasi Indonesia pada era Soeharto bisa memenuhi dua aspek utama yang dibutuhkan oleh Indonesia, yakni pencapaian kepentingan nasional serta upaya memperkukuh ketahanan nasional. Namun dalam implementasi selanjutnya, begitu tergantungnya Soeharto pada kekuatan Barat menempatkan Indonesia pada posisi yang rapuh. Pembangunan nasional dibangun atas dasar penindasan terhadap kelompok kritis di dalam negeri serta hutang-hutang yang terakumulasi dari berbagai donator Barat menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit. Kondisi inilah yang menyebabkan ambruknya rezim Soeharto di penghujung abad ke-20. Krisis moneter dan pergantian kekuasaan pada tahun 1998 merupakan katastrofi terbesar kedua setelah tragedi 30 September 1965 yang menempatkan posisi diplomasi Indonesia begitu rapuh di panggung Widodo dan Diplomasi Era KiniJika sebelumnya analisis dilakukan pada dua pembabakan besar dalam sejarah Indonesia, yakni rezim orde lama Soekarno dan rezim orde baru Soeharto, dengan tidak menegasikan eksistensi dan kontribusi Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201740dari Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, serta Susilo Bambang Yudhoyono, kali ini akan diangkat satu dua kebijakan luar negeri dan pola diplomasi rezim yang berkuasa saat ini, yakni rezim Presiden Joko internasional pada masa Joko Widodo menjabat saat ini adalah sistem internasional yang begitu cair. Jika sistem internasional pada masa Soekarno dan Soeharto bersifat bipolar, maka pada era Joko Widodo, sistem internasional begitu multipolar. Definisi multipolar di sini merujuk pada kondisi bahwa tidak ada lagi blok yang menjadi patron bagi negara-negara lain seperti halnya pada masa Perang Dingin. Negara-negara di dunia memiliki independensi ser ta otoritas penuh dalam melakukan interaksi dengan negara lain dalam rangka pencapaian kepentingan sistem internasional bersifat begitu cair, namun tantangan dan hambatan yang harus dihadapi begitu kompleks. Pertama, metamorfosis ancaman yang mengalami pergeseran makna dari tradisional ke non-tradisional. Kedua, aktor hubungan internasional yang begitu eksis saat ini adalah aktor-aktor non-negara sebagai anak kandung globalisasi yang begitu masif. Ketiga, dunia dirundung berbagai permasalahan global yang begitu multi faset seperti konflik antarnegara, kerentanan kerja sama kawasan, perubahan iklim, kelangkaan pangan, efek korosif perusahaan transnasional dan multinasional di negara-negara berkembang, konflik peradaban yang semula dianggap mitos namun selalu menemui relevansinya, serta masih banyak kondisi ini, Joko Widodo beserta birokrasinya menempuh langkah bijak. Pola, corak dan strategi diplomasi Indonesia ditempatkan pada posisi yang sesuai, yakni merujuk kepada atribut nasional Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tentu tidak tinggal diam dalam menyikapi isu Palestina dan Israel. Indonesia tetap pada posisi mendukung upaya-upaya kemerdekaan Palestina. Salah satu langkah konkret yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia era Joko Widodo adalah dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi KTT Luar Biasa ke-5 Organisasi Konferensi Islam OKI untuk penyelesaian isu Palestina dan kota suci Yerusalem. Pada pertemuan tersebut, Indonesia begitu persisten memperjuangkan Palestina yang merdeka dan berdaulat. KTT tersebut menghasilkan keputusan yakni penegasan kembali posisi negara-negara OKI yang selalu konsisten mendukung Palestina serta sikap terhadap kota suci berikutnya yang dirujukkan kepada atribut nasional yang melekat kepada Indonesia adalah visi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Tidak dimungkiri bahwa kebijakan politik pemerintah pra-Joko Widodo seakan menegasikan dan tutup mata terhadap fakta bahwa Indonesia adalah negara bahari. Hampir 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Belum lagi jika menilik betapa strategisnya posisi Indonesia dalam perdagangan internasional karena berada pada posisi silang dua benua dan dua singkat, kebijakan Poros Maritim Dunia era Joko Widodo adalah kebijakan yang hendak mengoptimalkan seluruh sumber daya maritim Indonesia dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Berbicara mengenai sumber daya maritim artinya berbicara mengenai potensi-potensi perairan Indonesia khususnya lautan, beserta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan maritim juga bersifat multi aspek, artinya tidak terkonsentrasi pada aspek militer saja Angkatan Laut Republik Indonesia, tapi juga aspek perdagangan infrastruktur, sarana, dan prasarana. Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201741Indonesia adalah negara maritim dari sisi atribut nasional. Namun demikian, apakah Indonesia adalah sebuah negara yang berkekuatan maritim, itu menjadi pokok persoalannya. Poros Maritim Dunia yang digagas rezim Joko Widodo adalah upaya untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang berkapasitas maritim. Kekayaan maritim Indonesia sifatnya tidak lagi potensial, tapi harus diberdayakan seoptimal mungkin demi Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera. Cita-cita ini sedang dalam kondisi “menuju”. Terlepas dari hasil yang dicapai, visi Poros Maritim Dunia ini adalah sebuah langkah maju dan kesadaran Indonesia akan diri dan era Joko Widodo adalah diplomasi yang sangat peka terhadap lingkungan strategik. Asia Tenggara masih menjadi lingkungan strategik yang pertama dan utama bagi Indonesia. Indonesia begitu persisten dan konsisten dalam mendukung Visi ASEAN 2020, yakni mendukung terbentuknya komunitas ASEAN yang solid di segala lini. Indonesia juga selalu mendorong negara-negara ASEAN untuk selalu mengedepankan instrumen ASEAN dalam penyelesaian setiap permasalahan yang dapat berdampak pada politik dan keamanan di Asia Tenggara saat ini bisa dikatakan tidak begitu kondusif. Eksistensi Islamic State IS telah merambah kawasan Asia Tenggara dan mengobarkan konflik di beberapa titik Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Asia Tenggara juga dirundung konflik dengan Tiongkok terkait sengketa di Laut Cina Selatan. Tercatat 4 empat negara anggota ASEAN yang menjadi claimant states, yakni Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Laut Cina Selatan tentu saja menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit. Tiongkok merupakan negara yang penting dalam aspek perdagangan Indonesia. Status Tiongkok sebagai kekuatan baru dunia dari sisi militer dan ekonomi juga menjadi pertimbangan tersendiri. Namun demikian, negara-negara ASEAN yang terlibat dalam konflik juga menempati posisi penting dalam diplomasi Indonesia, bahkan mereka bisa disebut sebagai saudara satu kawasan. Menyikapi kondisi ini, diplomasi era Joko Widodo dijalankan secara bijak dengan mengacu kembali kepada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia menegaskan posisinya sebagai mediator yang adil. Indonesia tidak memihak siapapun dan ber komitmen agar semua negara yang terlibat konflik dapat menahan diri dan mencari solusi melalui mekanisme hukum yang garis besar, setidaknya sampai saat ini, pilihan taktik, strategi, corak dan warna diplomasi era Joko Widodo cukup mampu mewadahi dua objektif utama yang hendak dicapai, yakni kepentingan nasional dan ketahanan nasional. Joko Widodo dan birokrasinya, jika dibandingkan dengan situasi internasional pada era Soekarno dan Soeharto, menghadapi kondisi yang tidak begitu ekstrem. Kapasitas domestik dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan juga berada pada level kondusif untuk mendukung kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia di panggung internasional. Dukungan dari masyarakat madani juga mengalir deras demi menegaskan eksistensi Indonesia di panggung Penutup Quo Vadis Diplomasi Indonesia?Diplomasi sebagai pengejawantahan kebijakan dan politik luar negeri suatu negara memainkan peran vital sebagai bentuk eksistensi dan kontribusi terhadap sistem internasional dan masyarakat global. Diplomasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional yang seoptimal mungkin sudah selaiknya dilaksanakan dalam kerangka yang selaras dengan Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201742regulasi domestik dan peraturan-peraturan internasional yang ditetapkan. Pelaksanaan diplomasi oleh suatu negara sudah semestinya tidak bersifat unilateral dengan mengabaikan eksistensi dan kepentingan negara-negara lain, juga kepentingan kawasan tempat negara tersebut memiliki postur diplomasi yang kuat. Secara formal, Indonesia memiliki kapasitas institusional yang mumpuni dalam menyelenggarakan politik luar negeri. Hal ini tercermin dari kinerja Kementerian Luar Negeri RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sumber daya manusia yang dimiliki Kementerian Luar Negeri RI pun bisa dikatakan mumpuni karena terus-menerus ditingkatkan kapasitas dan informal, diplomasi multi jalur yang dijalankan oleh warga negara Indonesia dengan beragam okupasi yang mereka miliki masih selaras dengan kepentingan nasional. Kemudahan dalam akses informasi dan komunikasi menjadi kuda pacu yang tangguh dalam mendukung diplomasi multi jalur tersebut. Kunci utamanya hanya satu, yakni fakta bahwa warga negara Indonesia memiliki nasionalisme yang begitu tinggi. Hal ini secara sederhana bisa dilihat dari betapa reaktifnya warga negara Indonesia di dunia maya ketika harga diri dan martabat Indonesia dicemarkan oleh kasus-kasus yang mungkin tidak terjadi by design dengan negara tetangga catatan kritis sebagai bahan masukan dan mungkin panduan dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia ke depan adalah sebagai berikut1. Perlu ditegaskan kembali apa yang menjadi lingkaran konsentris dalam strategi diplomasi Indonesia. Hal ini bertujuan agar diplomasi Indonesia lebih bersifat terarah dan memiliki Asia Tenggara seyogianya selalu ditempatkan sebagai lingkaran konsentris yang pertama dan utama. Saat ini muncul gejala-gejala bahwasanya kawasan Asia Tenggara terlalu kecil dan kurang berpengaruh terhadap kiprah diplomasi Indonesia di panggung Meskipun Asia Tenggara merupakan lingkaran konsentris yang per tama dan utama, perlu dilakukan penguatan pengaruh pada lingkaran konsentris lainnya. Lingkaran pertama yang bisa dikuatkan pengaruhnya adalah Pacific Islands Forum yang sangat penting artinya bagi identitas kebhinnekaan Indonesia. Struktur kedua adalah pembangunan dialog dengan negara-negara kawasan Pasifik Barat Daya yang terdiri atas Indonesia, Timor Timur, Papua New Guinea, Filipina, Australia, serta Selandia Baru. Ketiga, perlu dilaksanakan konsultasi trilateral antara Indonesia, Timor Timur, dan Australia di mana dibutuhkan pengelolaan hubungan yang lebih intens diantara ketiga negara merujuk faktor kesejarahan diantara mereka. Objektif yang hendak dicapai dari konsultasi ini adalah sebuah relasi segitiga yang harmoni serta lepas dari dendam Kebangkitan Asia Timur perlu direspon secara cermat dan bijak. Indonesia bisa menjadikan kisah sukses Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan sebagai pedoman dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas domestik dan internasional. Untuk itu, hubungan yang erat dan sinergis perlu semakin ditingkatkan dengan ketiga negara Kritisisme dalam diplomasi bukanlah hal yang tabu atau perlu dihindari. Indonesia tidak perlu takut untuk bersuara lantang di panggung internasional terhadap isu-isu yang begitu krusial untuk disikapi. Indonesia harus mampu bersikap kritis terhadap struktur Dewan Keamanan PBB DK PBB yang begitu kental Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201743akan hegemoni negara-negara besar pemenang Perang Dunia ke-2. Upaya mendapatkan posisi pada keanggotaan tidak tetap DK PBB saja tidak cukup. Perlu upaya diplomasi luar biasa dan penggalangan dukungan secara masif dari negara-negara lain untuk mereformasi DK PBB. Indonesia juga harus meningkatkan derajat pengaruh dan tekanannya terhadap upaya menyukseskan mimpi Palestina yang merdeka, lepas dari belenggu dan kebiadaban Perlu dijaga situasi dan kondisi perpolitikan domestik yang aman dan kondusif. Politik luar negeri dan diplomasi bukanlah suatu hal yang terpisah atau tercerabut dari kondisi domestik. Keduanya selalu bergerak dalam ranah inter-mestik, keterhubungan satu sama lain. Situasi dan kondisi domestik yang tidak stabil, tentu saja akan menjadi faktor pengendur upaya dan bobot diplomasi di kancah Ontologis dari sisi filsafat ilmu adalah mengenai apa yang Epistemologis dari sisi filsafat ilmu adalah mengenai bagaimana cara mengkaji Aksiologis dari sisi filsafat ilmu adalah terkait kegunaan atau fungsi suatu Sir Ernest Satow, A Guide to Diplomatic Practice, Longman Green and Co, NY, 1922, hal. Barston, Modern Diplomacy, Longman, 1997, hal. Kangle, Kautilya Arthasastra Bagian III, University of Bombay, 1985, hal. Creel, Confusius and The Chinese Way, Harper and Row, NY, 1960, hal. Sukawarsini Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. ehar to- da n- keb ij aka n- luar-n eg er i-ri/ , diunduh pada tanggal 29 Agustus 2017, Pukul Ar tikel Opini Boy Anugerah, Membaca Geodiplomasi RI di Asia Tenggara, pada dunduh pada tanggal 29 Agustus 2017, pukul Kasus-kasus tersebut antara lain pencaplokan hasil seni dan budaya Indonesia oleh Malaysia, serta kasus bendera terbalik dalam buku panduan SEA Games di Malaysia tahun Makarim Wibisono, Tantangan Diplomasi Multilateral, LP3ES, Jakarta, hal. PUSTAKASumber BukuSir Ernest Satow, A Guide to Diplomatic Practice, Longman Green and Co, NY, Barston, Modern Diplomacy, Longman, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September Kangle, Kautilya Arthasastra Bagian III, University of Bombay, Creel, Confusius and The Chinese Way, Harper and Row, NY, Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta, Wibisono, Tantangan Diplomasi Multilateral, LP3ES, Jakarta, Internethttp//b to-dan-kebijakan-luar-negeri-ri/, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2017, Pukul Opini Boy Anugerah, Membaca Geodiplomasi RI di Asia Tenggara, pada baca-geo diplomas i-ri-di-asia-tenggara/2017-08-10, dunduh pada tanggal 29 Agustus 2017, pukul WIB. Ahmad Zainal MustofaThis article explains the cooperative relationship in the defense sector between Indonesia and Saudi Arabia. Diplomatic relations between the two countries are well established. Saudi Arabia and Indonesia have a relationship with each other in carrying out their foreign policy. The method used in this research is descriptive analytical method and defense diplomacy approach as a means to elaborate the discussion. After doing research, it can be concluded that in carrying out political policies, especially foreign countries, these two countries have a cooperation program in the defense sector. This cooperation program in the defense sector is a diplomatic effort of the two countries to strengthen national security. Defense diplomacy carried out by Indonesia against Saudi Arabia includes the exchange and education of military soldiers, in the fields of technology and humanitarian missions. Diplomatic relations with Saudi Arabia are the main attraction for Indonesia, considering that Indonesia has national interests with Saudi Arabia both in the defense sector and in other and The Chinese WayH G Creel, Confusius and The Chinese Way, Harper and Row, NY, DjelantikDiplomasi Antara Teori Dan PraktikSukawarsini Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008.
Dalamkajian pertahanan negara, dikenal sebutan Diplomasi Pertahanan Indonesia yang tujuannya adalah melakukan upaya diplomatik baik ke dalam atau pun keluar, yang menggunakan perspektif pertahanan negara. Upaya diplomatik ini bisa saja kerja sama antar negara atau pun intra negara yang melibatkan peran militer atau pun nir-militer.

Jakarta - Dalam lima tahun ke depan, diplomasi Indonesia diproyeksikan akan menjadi sangat sibuk. Indikasinya sangat jelas. Keanggotaan Indonesia di beberapa organisasi regional dan global akan menjadi lebih strategis karena menduduki jabatan kunci. Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada 2023. Indonesia juga akan menjadi Ketua G-20, sebuah forum global yang beranggotakan negara-negara maju yang menguasai perekonomian dunia. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk lebih menggalakkan peran dan kontribusi sebagai sebagai anggota Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB, serta Organisasi Maritim dalam kancah politik global merupakan pengejawantahan mandat Pembukaan UUD NRI 1945 bahwa Indonesia sebagai warga dunia harus ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia, berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keanggotaan dalam berbagai forum internasional juga merupakan perwujudan dari politik luar negeri bebas aktif yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Pelaksanaan kedua mandat tersebut akan menemukan momentumnya dalam waktu dekat merujuk peluang Indonesia untuk menjadi aktor politik internasional yang lebih strategis dan dominan dalam beberapa tahun ke Organisasional Dalam konteks ASEAN sebagai organisasi regional negara-negara kawasan Asia Tenggara, Indonesia menyandang status sebagai founding father dan negara kunci. Namun demikian, status tersebut tidak serta-merta membawa keuntungan bagi Indonesia. Di sinilah tantangan yang harus dibuktikan Indonesia untuk menguji kredibilitas dan kapabilitas atas status yang disematkan tersebut. Tantangan dalam organisasi regional ini tidaklah mudah. Meskipun kedaulatan masing-masing negara dibuhulkan dalam satu komitmen bersama, konflik intra kawasan masih potensial terjadi terutama terkait sengketa perbatasan, klaim produk-produk seni dan budaya, serta polusi asap sebagai akibat kebakaran ASEAN untuk menjadi satu komunitas tunggal dalam berbagai bidang sebagai bagian dari Visi ASEAN 2020 juga masih menuntut soliditas dari seluruh negara anggota. Situasi geopolitik kawasan juga semakin memanas merujuk aksi unilateral Tiongkok di awal tahun yang melanggar hak berdaulat Indonesia di perairan Natuna Utara. Di satu sisi, tindakan Tiongkok ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk menyelesaikannya. Di sisi lain, tindakan Tiongkok menjadi modal soisial untuk mengukuhkan semangat satu ASEAN mengacu pada fakta bahwa Tiongkok sudah lama berkonflik dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya terkait klaim kedaulatan di Laut Tiongkok Ketua G-20 adalah hal yang prestisius bagi Indonesia. Forum yang beranggotakan 19 negara ekonomi maju ditambah Uni Eropa ini setidaknya menguasai 80 persen total perdagangan dan 90 persen produk nasional bruto dunia. Setidaknya ada dua tantangan besar yang harus direspons Indonesia bila mana menduduki posisi ini nantinya. Pertama, tantangan untuk menciptakan upaya-upaya regulatif dalam memitigasi potensi terjadinya krisis finasial global. Kedua, komitmen bersama negara anggota untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus peduli terhadap prinsip pemerataan dan keadilan bagi negara-negara berkembang lainnya di belahan mendapatkan batu ujian yang cukup keras terkait keanggotaannya di Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB. Keanggotaan yang singkat pada kedua badan strategis PBB ini pada prinsipnya harus dimanfaatkan seoptimal mungkin melalui peran dan kontribusi yang konkret. Isu reformasi struktur DK PBB tentu saja bukan hal yang tabu untuk terus menerus disuarakan. Indonesia yang akan menjadi Ketua DK PBB selama satu bulan pada Agustus 2020 nanti juga dihadapkan pada fakta bahwa negara anggota tetap seperti Amerika Serikat dan Tiongkok masih gemar menempuh langkah unilateral ketimbang menghayati posisinya sebagai polisi global di DK militeristik Amerika Serikat di Irak yang menewaskan perwira tinggi Iran, Qassem Soleimani, menjadi preseden buruk yang dapat menyeret banyak negara ke medan perang. Irak yang menjadi lokus aksi unilateral tersebut merespons dengan melakukan pengusiran terhadap seluruh pasukan Amerika Serikat yang ada di wilayahnya. Iran bahkan memancangkan bendera merah di seluruh negeri, tanda bahwa mereka siap berperang. Dalam konteks HAM, Indonesia berkomitmen untuk menancapkan pengaruh yang lebih besar dalam hal penegakan HAM di dunia. Hal ini dibuktikan secara konkret melalui dukungan yang simultan terhadap perjuangan kemerdekaan demikian, agenda menjadi bertambah tatkala isu diskriminasi terhadap etnis Uyghur di Xinjiang, Tiongkok, menggelinding menjadi isu global yang menyita perhatian dunia. Terlepas dari segala akar permasalahan yang ada di wilayah tersebut, apakah separatisme yang berbalut terorisme atau kausa lainnya, hal-hal yang sifatnya diskriminatif dan melanggar HAM tetap harus dieliminir. Tiongkok boleh saja menganggap kasus ini sebagai isu domestik yang tidak boleh diintervensi negara lain, tapi kemanusiaan merupakan hal yang sifatnya universal dan harus diperjuangkan oleh semua bangsa dan negara di Aktif dan KontributifDiplomasi secara sederhana merupakan langkah teknis dalam upaya mencapai kepentingan nasional. Diplomasi pada umumnya diletakkan dalam kerangka relasi antara kebutuhan domestik dan realitas internasional. Namun demikian, konteks diplomasi menjadi lebih bijak tatkala kepentingan nasional sebuah negara melebur sebagai komitmen bersama dalam sebuah organisasi supranasional. Inilah yang menjadi batu pijakan bagi Indonesia untuk tidak hanya bebas aktif, tapi juga kontributif melalui berbagai langkah diplomasi yang berkaitan dan kepentingan kedaulatan negara sedapat mungkin dilaksanakan secara tegas tapi lentur. Tegas artinya Indonesia tidak berkompromi dengan hal apapun yang berpotensi menggerus martabat bangsa, sedangkan lentur bermakna Indonesia menghindari perang dan penggunaan senjata dalam menyelesaikan konflik. Perang merupakan pilihan terakhir tatkala diplomasi menemui jalan berbagai tantangan global di bidang politik dan keamanan seoptimal mungkin diselesaikan dalam kerangka organisasi yang dinakhodai. Pilihan ini sangat rasional karena di era multilateralisme saat ini, kalkulasi kekuatan sebuah negara dalam menyelesaikan sebuah isu dihitung secara kumulatif dari kapasitas nasional dan bobot keanggotaannya dalam sebuah organisasi. Upaya menekan Tiongkok dalam kasus Natuna Utara misalnya, akan memiliki daya gebrak yang besar apabila Indonesia mengartikulasikan kepentingan nasionalnya melalui kerangka ASEAN dan DK diplomasi ekonomi semakin menunjukkan urgensinya dalam dinamika hubungan antarnegara. Konflik di banyak negara lebih banyak diselesaikan dalam kerangka hubungan timbal-balik dalam hal ekonomi, bukan melalui tekanan politik dan agresi militer. Oleh sebab itu, keanggotaan di G-20 harus benar-benar dioptimalkan guna mendukung fundamental perekonomian Indonesia serta menopang ketahanan ekonomi diplomasi membutuhkan citra domestik yang kuat. Semua imej yang dibangun di tataran internasional akan menjadi pudar apabila di level domestik stabilitas politik dan ekonomi tidak dapat dikendalikan dengan baik. Beberapa momen penting skala nasional yang akan dihelat tahun ini seperti Pilkada 2020 harus bisa dikelola dengan baik dan dikonversi menjadi modal diplomatik di panggung global. Dengan komitmen yang kuat serta konsistensi dalam mewujudkan tujuan nasional melalui diplomasi, kiprah Indonesia diharapkan akan semakin bersinar Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI prf/ega

UpayaDiplomasi Indonesia Politik luar negeri dan diplomasi Indonesia dilakukan untuk memastikan terjaminnya kepentingan nasional, tujuan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, konsolidasi dan pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selama dua dekade terakhir, Indonesia memberi negara-negara berkembang di Pasifik bantuan, sebagai alat diplomasi, dengan salah satu tujuan untuk mengamankan integritas wilayah - khususnya terkait isu separatisme Papua. Saya terlibat dalam studi tentang peran diplomasi bantuan Indonesia dalam membangun kembali, memulihkan, dan memperbaiki citranya di negara-negara Pasifik, seperti Nauru, Tuvalu, Kepulauan Solomon, Kiribati, Papua Nugini dan Fiji. Studi itu menemukan bahwa diplomasi bantuan relatif mampu meningkatkan pengaruh Indonesia di Pasifik Selatan. Upaya diplomasi itu juga berdampak pada menurunnya dukungan beberapa negara di kawasan itu terhadap separatisme Papua. Citra buruk Secara geografis wilayah Pasifik Selatan terletak di sebelah timur Indonesia. Terdapat dua belas negara Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, dua wilayah tak berdaulat Cook Islands, dan Nieu, dan beberapa teritori dependen seperti American Samoa, French Polynesia, Guam Hawaii, New Caledonia, Norfolk Islands, Northern Mariana Islands, Wallis and Futuna, dan Tokelau yang membentang di atas Samudera Pasifik. Kawasan ini berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia paling timur. Penduduk Pasifik memiliki kesamaan ras dan budaya Melanesia dengan 10% etnis Melanesia Indonesia yang tersebar di provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Secara umum, saya melihat negara-negara di kawasan Pasifik memandang Indonesia dengan luas wilayah dan jumlah penduduk besar dengan rasa curiga dan rasa tidak aman. Bagi negara-negara kecil di Pasifik, besarnya wilayah Indonesia membawa potensi masalah keamanan. Negara-negara Pasifik secara ukuran adalah negara-negara mini sebagian besar luasnya di bawah kilometer persegi dan berpenduduk sedikit. Catatan buruk agresi militer Indonesia, seperti kampanye “Ganyang Malaysia” dan aneksasi Timor Timur, serta pelanggaran hak asasi manusia HAM di Papua, berkontribusi pada kecurigaan dan rasa tidak aman negara-negara Pasifik terhadap Indonesia. Sebagian negara Pasifik, seperti Vanuatu, Nauru dan Tuvalu mendukung secara moral dan diplomatik untuk kemerdekaan Papua. Kesamaan etnis masyarakat Melanesia mendasari dukungan berkelanjutan dari Pasifik Selatan untuk kemerdekaan Papua. Read more Memanfaatkan kekuatan universitas sebagai aktor baru dalam diplomasi global Diplomasi bantuan Indonesia lama mengabaikan kawasan Pasifik karena terlalu fokus pada ASEAN - Indonesia termasuk salah satu pendiri perkumpulan negara-negara Asia Tenggara ini. Sekitar dekade 70- dan 80-an, Indonesia sering memperlakukan Pasifik Selatan sebagai “halaman belakang yang terabaikan”. Indonesia mulai mengubah hubungannya dengan kawasan Pasifik sejak 20 tahun terakhir melalui kebijakan luar negeri “Menoleh ke Timur” Look East Policy, yang inti kegiatannya adalah diplomasi bantuan. Tujuan kebijakan ini adalah untuk membalikkan citra negatif Indonesia di kawasan Pasifik. Kebijakan “Menoleh ke Timur” ini memprioritaskan negara-negara Pasifik Selatan seperti Nauru, Tuvalu, Kepulauan Solomon, Kiribati, Papua Nugini dan Fiji sebagai mitra kerja sama pembangunan. Sejak 1999, Indonesia telah memberikan bantuan peningkatan kapasitas capacity building melalui pelatihan di sembilan sektor, antara lain kelautan dan perikanan; usaha kecil menengah, ekonomi, keuangan, dan perdagangan; energi; demokrasi dan pemerintahan yang baik good governace. Program ini menarik banyak peserta sehingga dilanjutkan dan dimodifikasi dan cakupan bertambah menjadi 10 sektor, antara lain manajemen risiko bencana, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pendidikan, budaya, dan pelatihan, dan pekerjaan umum. Antara 1999 dan 2016 Indonesia telah menjalankan setidaknya 182 program untuk peserta dari negara-negara di kawasan Pasifik. Belum ada laporan angka resmi berapa anggaran yang digunakan untuk ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan kebijakan ini melalui organisasi regional Pacific Island Development Forum PIDF. Kemitraan yang berfokus pada perubahan iklim ini melibatkan sektor publik, swasta sektor, dan masyarakat sipil, yang diwujudkan melalui skema ekonomi hijau. Bantuan Indonesia yang disalurkan melalui PIDF dianggap sesuai dengan kebutuhan negara-negara kepulauan di Pasifik yang terletak di dataran rendah, seperti Kiribati, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall yang terancam tenggelam akibat perubahan iklim. Pada 2016, Presiden Joko “Jokowi” Widodo melanjutkan kebijakan tersebut dengan memperkuat komitmen Indonesia setelah Konferensi Tingkat Tinggi KTT PIDF ke-2 - belum ada laporan angka resmi anggaran yang digunakan Jokowi. Read more Mengapa Amerika, Cina, dan negara lain diam saja dalam isu kekerasan di Papua? Dampak diplomasi Salah satu indikasi keberhasilan diplomasi Indonesia di Pasifik adalah kenaikan status keanggotaannya di Melanesian Spearhead Group MSG dari status pengamat yang diperolehnya pada 2013 menjadi associate member pada tahun 2015. MSG adalah kelompok eksklusif yang anggotanya terdiri dari negara-negara berpenduduk etnis Melanesia. Diplomasi Indonesia yang intensif ke Pasifik menghasilkan perubahan sikap dari beberapa negara seperti seperti Tuvalu, Kiribati dan Nauru yang pada awalnya menentang penguasaan wilayah Indonesia atas Papua. Hanya Vanuatu yang masih bersikeras menolak keanggotaan Indonesia karena berpandangan bahwa United Liberation Movement for West Papua gerakan kemerdekaan Papua Barat lebih pantas menjadi anggota MSG. Dalam konteks ekonomi, Indonesia juga berfungsi sebagai “jembatan” antara MSG dan Asia sehingga memungkinkan negara-negara Pasifik untuk mendapatkan keuntungan dari ekonomi Asia yang tumbuh sangat cepat. Setelah lebih dari 50 tahun menjadi penerima bantuan pembangunan, kini Indonesia juga memainkan peran sebagai negara donor, sekali pun jumlah bantuannya relatif kecil dan terbatas. Bantuan Indonesia bagi kawasan Pasifik memiliki tujuan strategis bagi pemerintah pusat di Jakarta yang berkepentingan mendapatkan dukungan negara-negara di kawasan ini untuk mengamankan integritas teritorialnya. Bisa diperkirakan, diplomasi bantuan Indonesia akan terus dilakukan dan meningkat di masa depan.
Selainuntuk memperjuangkan kepentingan nasional, diplomasi Indonesia dijalankan untuk berkontribusi bagi perdamaian dan kemanusiaan di kawasan dan dunia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan negara anggota IORA selama proses pemilihan Sekjen IORA yang baru. Jakarta - Kementerian Luar Negeri Kemlu RI menjalankan hubungan antara Indonesia dengan luar negeri atau yang biasa dikenal dengan diplomasi, dengan bantuan para diplomat yang bertugas. Lantas, apakah diplomasi dan diplomat itu? Mengutip Youtube Mofa Indonesia, Rabu 13/1/2021, diplomasi adalah praktik untuk menjalin relasi dengan pihak lain atau sebuah negara melalui kerjasama dialog dan negosiasi untuk mencapai tujuan yang menguntungkan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Begini Sejarah dan Fungsi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Sementara itu, banyak juga yang menyebutkan bahwa diplomasi adalah suatu bentuk seni. Dalam hal ini, seni yang dimaksud adalah seni bernegosiasi antar negara yang dapat berlangsung antara dua negara yaitu secara bilateral dan dengan banyak negara yaitu secara multilateral. Tujuan diplomasi adalah untuk menjalin mempererat dan meningkatkan hubungan dengan negara lain. Hal yang menjadi bahan diplomasi adalah segala bentuk kepentingan nasional yang mencakup politik ekonomi budaya dan sosial. Sebelum adanya diplomasi, negara-negara menggunakan kekuatan militernya untuk dapat mencapai kepentingan nasional yang di bawah dalam hubungan dengan negara lain. Diplomasi muncul sebagai sebuah jawaban untuk mencapai suatu kesepakatan bersama diantara berbagai negara yang ada tanpa menggunakan kekerasan secara fisik atau kekuatan militer melalui perang. Saksikan Video Pilihan di Bawah iniIsu Papua kembali diangkat dalam forum PBB, kali ini oleh Vanuatu yang telah lama bersimpati pada kelompok pro-kemerdekaan. Sementara pendukung kemerdekaan Benny Wenda menganggap pemerintah Joko Widodo tidak konsisten, karena mendukung kemerdekaan Pa...Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah menjalankan praktik diplomasi, diplomat lah yang bertugas untuk mengerjakannya. Secara umum, diplomat merupakan seseorang yang ditunjuk oleh negara asalnya untuk mewakili dan melindungi kepentingan negaranya di negara lain maupun di organisasi internasional. Tugas diplomat Indonesia merujuk pada konvensi Wina tahun 1961, yang merupakan dasar hukum hubungan diplomatik dan pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Diplomat Indonesia memiliki 5 fungsi utama. Pertama, diplomat sebagai perwakilan. Tugas diplomat mewakili pemerintah dan rakyat Indonesia untuk melaksanakan politik luar negeri dan tidak lupa untuk mengkolaborasikan kepentingan nasional negara dalam kebijakan luar negeri. Kedua, mempromosikan dan bertugas membangun citra positif Indonesia di mata dunia dan mendorong kesempatan bisnis dan sosial budaya Indonesia untuk bersaing di dunia internasional. Ketiga, diplomat sebagai negosiator. Dalam hal ini, diplomat berarti harus mampu berunding dan berdiskusi untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia tetap terlindungi dan Indonesia mendapatkan manfaat dari interaksi internasional. Keempat adalah melaporkan. Diplomat wajib melaporkan kebijakan luar negeri Indonesia dan memastikan penyebaran informasi berjalan dengan lancar antara pemangku kepentingan di dalam negeri dan luar negeri. Kelima adalah untuk melindungi. Deplomat juga bertugas untuk memastikan kepentingan Indonesia, termasuk warga negaranya di luar negeri terjaga dan terjamin. * Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. Dalamunsur deklaratif ini kemerdekaan suatu negara perlu untuk mendapat pengakuan dari negara lain agar tidak diasingkan dalam hubungan internasional. . Mesir, Muhammad Abdul Mu'im, datang ke Yogyakarta pada 13-16 Maret 1947. Mengutip Kompas Stori pada 22 Mei 2021, tujuan kedatangannya adalah menyampaikan pesan dari Liga Arab yang Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Diplomasi olahraga merupakan bentuk diplomasi publik yang menggunakan olahraga sebagai alat untuk mempromosikan hubungan internasional di tingkat regional maupun internasional untuk mempromosikan citra Indonesia yang lebih baik di mata global. Pemanfaatan olahraga dalam kegiatan seperti pertukaran olahraga, pertandingan dan turnamen merupakan sarana membangun hubungan antar negara yang bersangkutan. Diplomasi olahraga ini juga dapat dimanfaatkan untuk mempererat persahabatan dan kerjasama internasional, khususnya di bidang olahraga. Pada dasarnya olahraga juga sering kali dikaitkan dengan bayangan latar belakang politik yang bersitegang diantara kedua negara maupun memiliki peran yang cukup penting di dalam perpolitikan dunia. Tidak jarang diplomasi olahraga menjadi salah satu sarana penyelesaian konflik suatu negara. Piala Dunia FIFA 1998 di Perancis antara Amerika Serikat dengan Iran misalnya memiliki ketegangan yang amat tinggi akibat konflik bilateral. Namun, kedua belah pihak pada akhirnya memberikan hadiah, saling bertukar bunga, hingga berfoto membuat ketegangan konflik menjadi surut ketika melakukan pertandingan sepak bola. Keberhasilan diplomasi olahraga dapat juga dilihat dari diplomasi pingpong pingpong diplomacy. Diplomasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini mengarah kepada restorasi hubungan kedua negara. Olahraga juga berhasil menjadi salah satu instrumen penyelesaian konflik di semenanjung Korea diantara kedua negara Korea Utara dengan Korea Selatan. Melalui diplomasi olahraga kekuatan politik baru dapat dibentuk dan juga terbendung. Seperti itulah kuatnya kekuatan soft power melalui sport Indonesia sering sekali melakukan beberapa upaya diplomasi olahraga untuk meningkatkan citra Indonesia di mata global melalui atlet-atlet olahraganya yang berprestasi. Diplomasi olahraga menjadi sarana soft power yang membuat Indonesia dapat mempengaruhi pihak lain tanpa dengan memanfaatkan daya tarik olahraga tanpa adanya penekanan ataupun pemaksaan. Diplomasi olahraga memainkan peran yang cukup kuat di dalam meningkatkan citra Indonesia di tingkat internasional. Pemerintah Indonesia bangga dengan diplomasi olahraga misalnya melalui sepak bola dan bulu tangkis yang dapat kita lihat menghasilkan prestasi dimana-mana yang berujung menarik perhatian global terhadap Indonesia. Prestasi mengesankan diraih Indonesia di berbagai ajang olahraga internasional seperti Asian Games, Olimpiade termasuk SEA Games. Indonesia juga menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional yang bersifat prestisius seperti Asian Games 2018 yang sudah lewat di Jakarta dan juga Palembang. Kebanggaan tersebut membuat Indonesia berhasil memperlihatkan kemampuannya dalam menyelenggarakan acara skala besar, meningkatkan kekuatan ekonomi di bidang pariwisata dan sekaligus memperkuat hubungan baik dengan negara-negara peserta. Pemerintah Indonesia juga telah aktif di dalam menjalin kerja sama dan program pertukaran olahraga melalui pertukaran atlet, staf pendukung, hingga pelatih dengan tujuan untuk membantu memperkuat hubungan bilateral yang berkontribusi pada pengembangan kedua negara. Kerja sama tersebut bertujuan untuk saling berbagi pengetahuan, ketereampilan, dan pengalaman yang berbeda dari negara-negara lain. Indonesia juga menggunakan olahraga sebagai instrument yang dapat digunakan untuk memperkenalkan budaya serta tradisi Indonesia di mata dunia. Misalnya melalui opening Asian Games 2018 yang diselingi dengan tarian tradisional, kostum tradisional Indonesia hingga musik-musik daerah menjadi daya tarik yang unik bagi negara-negara lain yang belum pernah melihatnya sama sekali. Pemerintah Indonesia memang sering sekali menampilkan budaya Indonesia yang begitu bervariasi tersebut di dalam upacara pembukaan maupun penutupan suatu acara olahraga internasoinal. Tampak nyata bahwa diplomasi tersebut berhasil memperluas apresiasi serta pemahaman global terhadap budaya Indonesia. Pemerintah Indonesia juga berperan aktif di dalam mempromosikan gaya hidup sehat serta pentingnya olahraga terkait kesejahteraan masyarakat dan kesehatan. Belakangan ini kita juga dapat melihat keberhasilan Indonesia melalui prestasi olahraga atlet-atlet Indonesia di SEA Games 2023. Pada tahun ini, Indonesia mencatatkan diri sebagai juara umum di delapan cabang olahraga. Delapan cabang olahraga tersebut adalah angkat besi, wushu, pencak silat, tenis, balap sepeda, esports, bulutangkis,dan voli. Selain itu, hoki dan kriket juga mencetak sejarah dengan diraihnya medali emas oleh atlet Indonesia. Dengan total 276 medali yang terbagi menjadi 87 medali emas, 80 medali perak, 109 medali perunggu maka Tim Indonesia meraih peringkat ketiga secara keseluruhan dari negara lainnya. Keberhasilan Timnas Indonesia U-22 khususnya menarik perhatian publik karena berhasil meraih medali emas setelah 32 tahun. Euforia tersebut tidak hanya dirasa dan dibanggakan oleh masyarakat Indonesia, namun juga negara lainnya khususnya warga Kamboja itu sendiri sebagai tuan rumah. Pertandingan laga final SEA Games 2023 cabang olahraga sepak bola antara Thailand vs Indonesia di Olympic Stadium, Phnom Pen pada tanggal 16 Mei 2023 lalu berhasil meninggalkan kesan yang menarik bagi Indonesia itu sendiri. Setelah waktu berjalan selama 120 menit, Tim Garuda Muda berhasil menang atas Thailand dengan skor Indonesia di SEA Games 2023 memberikan dampak positif bagi negara Indonesia. Indonesia berhasil meraih hati masyarakat Kamboja sebagai tuan rumah untuk mendukung olahraga Indonesia dan para atletnya. Popularitas atlet-atlet Indonesia mendapat dukungan besar dari warga Kamboja itu sendiri. Cabang olahraga yang diminati oleh warga Kamboja terutama dapat dilihat dari bola voli indoor dan sepak bola Indonesia, sehingga mayoritas masyarakat Kamboja memberikan dukungan penuh terhadap Indonesia ketika berada di tahap final. Melalui media sosial terdapat banyak sekali dukungan dan komentar positif terhadap atlet Indonesia. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat keberhasilan Indonesia melakukan diplomasi olahraga untuk meningkatkan citra positifnya di mata internasional. Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya PERANDIPLOMASI DALAM MEMENANGKAN PERANG UNTUK KEMERDEKAAN RI. Rabu, 02 Juni 2010 20.32 By diplomasi senin 1245. Nabila Putry Basalamah. 206000075. PENDAHULUAN. RI sesaat setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 terus mengadakan proses konsolidasi diberbagai bidang, terutama bidang ekonomi yang selama masa penjajahan Jepang mengalami kekacauan yang
Pernyataan Pers Awal Tahun Menlu RI, Retno Marsudi. dok. Kemlu RI Jakarta, IDN Times – Setiap awal tahun, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, menyampaikan pidato pernyataan pers tahunan. Untuk kedua kalinya, pernyataan disampaikan secara daring, mengingat situasi COVID-19. Lewat pidato awal tahun ini, Menlu Retno menyampaikan pencapaian Kemenlu selama 2021, dan prioritas diplomasi publik IDN Times memuat lengkap pernyataan pers tahunan yang disampaikan Menlu Retno pada Kamis 6 Januari 2022, di bawah iniSepanjang 2021, pandemik COVID-19 masih hidup bersama kita. Dua varian baru muncul dengan tingkat penyebaran yang cukup tinggi, yaitu varian Delta dan Omicron. Ditengah tantangan ini, ketimpangan vaksinasi masih cukup besar. Hingga pertengahan Desember 2021, Dirjen WHO menyebutkan bahwa, 41 negara belum memvaksinasi 10 persen populasi dan 98 negara belum mencapai vaksinasi 40 persen populasi sesuai target pandemik sangat dalam kita rasakan. Pandemik telah menggerus berbagai capaian SDGs terutama bagi negara berkembang. Lebih dari 100 juta orang tambahan di seluruh dunia jatuh kembali ke jurang kemiskinan dan sekitar 800 juta orang menderita kelaparan. Baca Juga Berburu Vaksin untuk Rakyat, Prioritas Diplomasi RI Selain pandemik, dunia juga dihadapkan pada berbagai tantangan lainnya seperti konflik dan ketegangan di berbagai belahan dunia; bencana alam; krisis pengungsi; perubahan iklim dan masih banyak lagi. Di tengah berbagai tantangan ini kita melihat rivalitas antara negara besar semakin menajam. Rivalitas ini juga terlihat di kawasan Indo-Pasifik. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi bagi ASEAN untuk terus memperkuat kesatuan dan sentralitasnya. Di saat yang sama, ASEAN juga dihadapkan pada krisis politik di Myanmar. ASEAN telah mengambil sikap yang bulat di Jakarta April 2021 untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya melalui “Five-Point Consensus” agar kekerasan dapat dihentikan dan demokrasi dapat dipulihkan melalui dialog yang inklusif. Soliditas ASEAN harus terus diperkuat. ASEAN harus terus melanjutkan kerjanya untuk membangun komunitas ASEAN dan mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang aman, stabil, dan Bapak hadirin sekalian, untuk dunia bisa pulih kesehatan menjadi agenda utama. Untuk itulah, diplomasi kesehatan merupakan prioritas Indonesia di tahun 2021. Sepanjang 2021, berbagai langkah diplomasi terus dilakukan baik secara bilateral, regional maupun tentunya untuk memenuhi kebutuhan vaksin rakyat Indonesia. Alhamdullillah menjelang akhir Desember 2021 Indonesia telah menyuntikkan lebih dari 270 juta dosis vaksin. Kelima terbesar di dunia setelah RRT, India, Amerika dan Brazil. Dari semua vaksin yang diterima Indonesia, lebih dari 20,15 persen berasal dari COVAX maupun dukungan dose-sharing negara 22 Desember 2021, Indonesia telah memenuhi target WHO melakukan vaksinasi penuh terhadap 40 persen penduduknya. Tantangan selanjutnya adalah memenuhi target 70 persen vaksinasi penuh dari total populasi pada pertengahan Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Perjuangan ini dibawa Indonesia di semua forum internasional. Sebagai salah satu co-chairs COVAX AMC Engagement Group, Indonesia ikut bekerja memperjuangkan kesetaraan vaksin. Di tengah segala kesulitan dan tantangan, sampai minggu ke-4 Desember 2021, COVAX Facility telah berhasil menyalurkan vaksin sejumlah 811 juta dosis kepada 144 negara dan entitas. Kedepannya, COVAX akan terus memperkuat infrastruktur distribusi, logistik dan kapasitas tenaga kesehatan di negara tingkat kawasan, sebagai ketua badan sektor kerja sama kesehatan ASEAN untuk 2020-2021, Indonesia memimpin dan mendorong berbagai inisiatif ASEAN dalam mengatasi pandemik dan memperkuat mekanisme ketahanan kesehatan tahun 2022, diplomasi kesehatan akan terus menjadi salah satu prioritas Indonesia. Pandemik COVID-19 mengajarkan kita untuk memperbaiki ketahanan kesehatan nasional dan global. Kerja sama jangka panjang diperlukan termasuk untuk memperkuat infrastruktur kesehatan nasional maupun industri kesehatan baik obatobatan maupun vaksin. Indonesia harus mampu memproduksi vaksin sendiri dan dapat menjadi hub produksi vaksin di kawasan. Indonesia harus mampu membuat obat sendiri dan memenuhi bahan baku riset dan jejaring manufaktur vaksin juga terus didorong, termasuk melalui CEPI. Di tingkat global, arsitektur kesehatan dunia harus diperkuat agar dunia lebih siap menghadapi ancaman pandemik ke depan. Penguatan arsitektur kesehatan global menjadi salah satu prioritas keketuaan Indonesia pada G-20. Indonesia akan terus mendorong penguatan peran sentral WHO dalam mengoordinasikan aksi global bidang juga menilai pentingnya sebuah Pandemic Treaty yang baru agar dunia lebih siap menghadapi pandemik. Indonesia siap berkontribusi secara konstruktif dalam proses negosiasi Pandemic Treaty tersebut. Mekanisme baru pendanaan kesehatan bagi negara berkembang juga harus dibentuk. Sepanjang 2021, diplomasi ekonomi juga terus diperkuat. Upaya pemulihan ekonomi dilakukan tanpa mengorbankan aspek kesehatan. Penting pula untuk ditekankan bahwa upaya pemulihan ekonomi juga dilakukan dengan memperhatikan lingkungan hidup dan diplomasi Indonesia bekerja untuk membentuk travel corridor arrangement TCA dengan tujuan pemulihan perjalanan lintas batas yang aman. Saling-pengakuan sertifikat vaksinasi dan inter-opera-bilitas platform juga terus dijajagi. Pembahasan intensif sedang dilakukan dengan Malaysia, Singapura, Arab Saudi, India, Australia, UAE, Turki, Belanda, Serbia, Hungaria, Ukraina, Kazakhstan, dan Uni memperluas akses pasar serta promosi dan perlindungan Investasi antara lain dilakukan melaluiPernyataan Pers Awal Tahun Menlu RI, Retno Marsudi. dok. Kemlu RI Dimulainya perundingan CEPA dengan UAE dan peluncuran CEPA dengan Kanada dan MERCOSUR dan FTA ASEAN-Kanada Kita juga berhasil menyelesaikan Perundingan Perjanjian Investasi Bilateral BIT dengan Swiss Mulai berlakunya CEPA Indonesia dengan EFTA, 1 November 2021 Selain itu kita juga menyelenggarakan sejumlah temu bisnis hybrid, seperti ➔ Indonesia-Latin America and the Caribbean INA-LAC Business Forum III dengan transaksi dan potensi bisnis Rp1,23 triliun; ➔ Indonesia-Central and Eastern Europe INA-CEE Business Forum 2021 dengan transaksi bisnis senilai Rp44 miliar. Indonesia juga berpartisipasi pada Dubai Expo 2020 dan komitmen investasi saat kunjungan Presiden di UAE sebesar US$44,6 miliar dolar. Diplomasi yang kita jalankan juga memperkokoh strategic presence/outbound investment BUMN dan swasta Indonesia di luar negeri antara lain melalui program BUMN Go Global Kita juga memperkuat industri strategis Indonesia seperti bidang kesehatan, bahan baku obat, industri pertahanan, petrokimia maupun energi terbarukan Diplomasi juga digerakkan untuk memperjuangkan fair-treatment bagi komoditas Indonesia termasuk kelapa sawit. Ketiga, diplomasi melakukan penguatan ekonomi digital, ekonomi kreatif dan ekonomi hijau antara lain melalui Penyelenggaraan ASEAN Creative Economy Business Forum ACEBF dalam kerangka ASEAN Comprehensive Recovery Framework ACRF Promosi investasi ekonomi hijau dan transisi energi kita lakukan bersama pelaku bisnis Inggris di sela pertemuan COP26 di Glasgow yang menghasilkan komitmen investasi US$ 9,29 miliar dolar Komitmen pendanaan proyek transisi energi dari Pemerintah Prancis senilai 500 juta Euro Di bidang diplomasi ekonomi, yang keempat, diplomasi juga digerakkan untuk memperkuat kebijakan Pacific Elevation di Pasifik, antara lain melalui penyelenggaraan virtual 2nd Pacific Exposition pada Oktober 2021 yang dikunjungi lebih dari 11 ribu orang dengan transaksi perdagangan senilai US$104 juta penguatan kerja sama pembangunan, melalui dukungan hibah kepada sebelas negara sahabat, yaitu Afghanistan, Antigua dan Barbuda, India, Madagaskar, Mozambique, Palau, Suriname, Timor Leste, PNG, Zimbabwe dan Saint Vincent and the Grenadines. Dengan fokus kerja sama pada pemberdayaan perempuan, peningkatan digital literacy UMKM, pemanfaatan teknologi pertanian dan mitigasi dampak perubahan tahun 2022, upaya pemulihan ekonomi global diperkirakan masih banyak menghadapi berbagai tantangan. Pelaksanaan Diplomasi ekonomi akan terus diperkuat antara lain melalui, pertama Penguatan akses produk industri strategis nasional seperti kesehatan, perkereta-apian, industri pertahanan, perkapalan ke kawasan Asia, Timur Tengah dan Afrika Kita juga akan menyelenggarakan Pacific Forum for Development guna meningkatkan kerja sama pembangunan di Pasifik secara lebih terstruktur Kemudian meningkatkan engagement dengan para investor di luar negeri guna memperkuat kemitraan dengan Sovereign Wealth Fund Indonesia Memperkuat kemitraan guna mendukung transisi energi, ekonomi hijau dan lestari Kemudian melanjutkan upaya mempercepat penyelesaian berbagai perundingan CEPA antara lain dengan UAE, Uni Eropa. Turki dan Chile Di tingkat multilateral, diplomasi dijalankan untuk terus mendorong sistem perdagangan internasional yang lebih adil dan transparan. Pandemik juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi pelindungan WNI. Mesin pelindungan terus kita perkuat untuk membantu WNI yang berada di luar negeri. Jika di awal 2020 evakuasi Wuhan menghadirkan tantangan yang sangat tinggi, maka di tahun 2021 evakuasi dari Kabul juga memiliki tingkat kesulitan yang sangat tahun 2021, sebanyak 33 orang 26 WNI dan 7 WNA dievakuasi dari Kabul; lebih dari 73 ribu orang difasilitasi repatriasi termasuk Anak Buah Kapal ABK; hampir 240 ribu bantuan sembako disalurkan; 7 WNI dibebaskan dari hukuman mati; 4 WNI dibebaskan dari penyanderaan; lebih dari Rp79,3 miliar hak finansial diselamatkan; serta fasilitas pemberian vaksin bagi WNI diberikan di berbagai kawasan juga memperkuat sistem pelindungan baik dalam penguatan infrastruktur hingga pembentukan kerja sama bilateral maupun norm setting di level multilateral. Untuk tahun 2022, dengan kompleksitas kasus pelindungan yang tinggi maka fokus utama diplomasi pelindungan akan diberikan dengan fokus Pertama, percepatan transformasi digital melalui Perkuatan Integrated Data Operating Centre IDOC untuk mengelola Big Data tentang pelindungan Integrasi Aplikasi Safe Travel dengan Aplikasi Peduli Lindungi guna meningkatkan rasa aman pada saat WNI bepergian di masa pandemik. Pembangunan data awal pemilih luar negeri untuk Pemilu 2024 Kedua, kita akan meningkatkan infrastruktur dan SDM pelindungan melalui Pembangunan Indonesian Seafarers' Corner di Busan, Korea Selatan. Peningkatan kualitas infrastruktur dan tata kelola shelter di Perwakilan RI. Penguatan kapasitas diplomat responsif gender Ketiga, pengembangan kerangka hukum dan kerja sama di tingkat nasional maupun internasional melalui MoU integrasi sistem informasi antar Kementerian/Lembaga MoU Penempatan dan Pelindungan PMI Finalisasi Guidelines IMO-ILO untuk penanganan kasus penelantaran pelaut Memperkuat standar perlindungan pekerja migran dalam kerangka PBB. Menlu Retno Marsudi IDN Times/Teatrika Handiko Putri Para diplomat juga terus bekerja untuk memperkuat Diplomasi Kedaulatan, di mana negosiasi perbatasan merupakan salah satu elemen yang penting. Di tahun 2021, 17 perundingan telah dijalankan yaitu dengan Filipina, Malaysia, Palau, dan menarik untuk dicatat adalah jumlah negosiasi yang dilakukan selama pandemi ternyata dua kali lipat dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebanyak 7 kali. Di tahun 2022, upaya akselerasi intensitas perundingan perbatasan darat dan maritim akan terus batas maritim Dengan Malaysia, diharapkan Perjanjian Batas Laut Teritorial di segmen Laut Sulawesi dan segmen Selat Malaka bagian Selatan dapat ditandatangani Dengan Palau, perundingan di tingkat Tim Teknis untuk garis batas ZEE akan dilanjutkan dengan target dicapai kesepakatan parsial. Dengan Filipina, terdapat dua rencana, yaitu memulai perundingan penetapan batas landas kontinen di Tingkat Teknis serta menindaklanjuti kesepakatan untuk menetapkan batas landas kontinen dan ZEE dalam dua garis batas yang berbeda. Dengan Viet Nam, melanjutkan perundingan di tingkat Tim Teknis untuk memperoleh kesepakatan garis batas ZEE. Ibu Bapak, Perundingan-perundingan batas maritim tentunya selalu didasarkan pada UNCLOS 1982. Secara khusus, saya ingin menekankan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia bahwa klaim apapun oleh pihak manapun harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Dan Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara untuk batas darat di tahun 2022, prioritas akan diberikan antara lain Dengan Malaysia, menyelesaikan demarkasi Outstanding Boundary Problems OBP sektor Timur termasuk Pulau Sebatik. Dengan Timor Leste, menyelesaikan sisa 2 dua Unresolved Segments sesuai dengan “Agreed Principles” yang telah disepakati pada tahun 2019. Kedua Tim perunding juga sepakat bahwa perundingan batas laut akan dimulai setelah pebatasan darat ini untuk memperjuangkan kepentingan nasional, diplomasi Indonesia dijalankan untuk berkontribusi bagi perdamaian dan kemanusiaan di kawasan dan dunia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan negara anggota IORA selama proses pemilihan Sekjen IORA yang baru. Duta Besar Salman Al Farisi telah terpilih sebagai Sekretaris Jenderal IORA untuk masa jabatan 2022-2024. Indonesia berharap IORA dapat berkontribusi membangun Samudra Hindia yang kuat yang berkontribusi bagi terciptanya kawasan IndoPasifik yang stabil, damai dan pelaksanan diplomasi di kawasan atau dunia saya ingin mulai dengan Afghanistan. Menjelang tutup tahun 2021, saya telah menghadiri Sidang Luar Biasa Menlu OKI mengenai situasi kemanusiaan di termasuk inisiator pelaksanaan pertemuan tersebut mengingat situasi kemanusian Afghanistan yang semakin memburuk. Posisi Indonesia selalu konsisten, ingin melihat Afghanistan damai, stabil dan engagement Indonesia dengan Taliban Indonesia terus mendorong agar janji yang disampaikan 16 Agustus 2021 dapat dipenuhi termasuk penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Atas dorongan Indonesia sebuah Roadmap pemenuhan komitmen Taliban telah dimasukkan dalam Resolusi pertemuan OKI bidang kemanusiaan, Indonesia juga terus berkomitmen untuk berkontribusi. Dua pesawat Indonesia akan segera tiba di Afghanistan membawa bantuan makanan dan nutrisi bagi rakyat Afghanistan bekerja sama dengan badan 2022, Indonesia akan melanjutkan fokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan bagi perempuan Afghanistan termasuk melalui pemberian beasiswa Pendidikan. Baca Juga Ngobrol Seru Menlu Retno Soal Perempuan dan Perdamaian Ilustrasi satgas TNI yang bergabung di Pasukan Perdamaian PBB ANTARA FOTO/M. Agung RajasaKedua, mengenai peacekeeping mission. Partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian tidak pernah surut. Saat ini, lebih dari personel Indonesia bertugas di delapan misi perdamaian adalah negara penyumbang pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, terbesar ke-7 di dunia, naik dari peringkat ke-8 selama tiga tahun terakhir. Persentase peacekeepers perempuan Indonesia, naik dari 5,9 persen pada tahun 2020, menjadi 6,7 persen pada tahun juga aktif dalam penyusunan norma dan tata kelola Misi Perdamaian PBB. Indonesia menjadi salah satu Ketua Group of Friends on Safety and Security of UN Peacekeeping yang diluncurkan bulan April 2021. Ini adalah sebuah inisiatif untuk memastikan peningkatan keamanan dan keselamatan rangka memajukan isu Women, Peace and Security, Indonesia bersama Southeast Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators telah menyelenggarakan Regional Forum of Women Peace Negotiators and Mediators. Network kawasan ini telah tergabung dalam Global Alliances of Regional Women Mediator Networks pada April 2021 sebagai anggota ke-6 dan satu-satunya wakil tahun 2022, Indonesia berkomitmen mengirimkan 5 lima Satuan Tugas militer dengan total 950 personel dan satu Satgas polisi dengan total 198 personel. Indonesia juga akan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan program peningkatan kapasitas peacekeepers, termasuk dalam skema UN Triangular Partnership Project TPP.Ketiga, di bidang Hak Asasi Manusia HAM dan demokrasi. Sepanjang 2021, Indonesia telah menjadi penholder atau mensponsori berbagai resolusi terkait hak-hak rakyat Palestina, Rohingya serta isu hak asasi manusia dan kegiatan bisnis. Indonesia juga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam mendorong pemajuan HAM di kawasan antara lain melalui Regional Conference on Business and Human Rights 2021 Second Regional Conference on Humanitarian Assistance ASEAN Human Rights Dialogue, yang sudah vakum selama 6 tahun terakhir dan Indonesia berhasil mengadakannya kembali tahun lalu. Selain itu, Indonesia juga kembali menyelenggarakan Bali Democracy Forum ke-14 di tahun 2021. Secretary Blinken dan State Councillor Wang Yi berpartisipasi dalam Bali Democracy Forum tahun 2021. BDF adalah bentuk komitmen Indonesia untuk terus memajukan demokrasi dan HAM di kawasan dan global. Our commitment toward democracy goes beyond our borders. Untuk tahun 2022, di bidang HAM, Indonesia antara lain akan menyelenggarakan Regional Conversation on Human Rights dan Regional Seminar mengenai Anti-Penyiksaan serta Indonesia juga akan kembali menyampaikan Laporan Perkembangan implementasi Pemenuhan HAM-nya melalui Universal Periodic Review UPR Siklus mengenai ASEAN. Pada saat PPTM ini diselenggarakan sudah hampir satu tahun krisis politik terjadi di Myanmar. Jika situasi ini berlanjut tidak saja akan menggangu stabilitas dan keamanan di Myanmar namun juga ASEAN dan kawasan lebih luas. Dari sejak awal, Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk berkontribusi. Atas usul Presiden Indonesia, maka Pertemuan para Leaders ASEAN diselenggarakan di Jakarta April 2021 dan menghasilkan “Five-Point Consensus”. Sebagaimana saya sebutkan di awal PPTM ini “Five-Point Consensus” akan menjadi pegangan bagi ASEAN dalam membantu menyelesaikan krisis politik di Myanmar. Selama belum ada kemajuan pelaksanaan “Five-Point Consensus” akan sulit bagi ASEAN untuk mengundang political level representative dari Myanmar dalam pertemuan harus memegang teguh komitmen bersama tersebut. Safety and wellbeing rakyat Myanmar juga selalu menjadi perhatian Indonesia. Dalam konteks inilah, Indonesia telah berikan bantuan kemanusiaan. Pesawat yang membawa bantuan kemanusiaan telah dikirimkan pada bulan September 2021, sebagai bagian dari bantuan kemanusiaan tahun 2022, Indonesia akan terus berusaha memperkuat sentralitas dan soliditas ASEAN. ASEAN harus terus berfungsi sebagai jangkar stabilitas, perdamaian dan kesejahteraan kawasan Indo-Pasifik. ASEAN harus tetap relevan dan dapat merespons dengan tepat berbagai tantangan baru di kawasan dan dunia. Dan ASEAN harus terus dirasakan manfaatnya bagi itu, Indonesia akan terus mendorong kerja sama konkrit implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dengan negara mitra. Indonesia juga akan mendorong agar High Level Task Force juga bekerja untuk memperkuat kelembagaan ASEAN sebagai bagian tak terpisahkan dalam pembahasan ASEAN Community’s Post-2025 mengenai G20. Presidensi Indonesia di G20 telah mulai berjalan sejak 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022. Tahun 2022, kerja diplomasi Indonesia akan digunakan untuk mendukung kesuksesan presidensi Indonesia di G-20. Inclusiveness merupakan ruh presidensi ingin bahwa G20 dapat menjadi katalis pemulihan global dan kerja sama konkrit yang bermanfaat bagi negara berkembang. Untuk itulah, Presidensi Indonesia di G-20 difokuskan pada memperkuat arsitektur kesehatan global; transisi energi; dan transformasi Indonesia akan dijalankan dengan transparansi yang tinggi sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Sebagaimana disampaikan Presiden Widodo, Indonesia akan menyambut dengan hangat semua delegasi G20 di lebih 150 penutup, saya ingin menyampaikan bahwa diplomasi akan terus bekerja dalam situasi apapun juga. Fokus tetap diberikan untuk mendukung proses pemulihan baik untuk bidang kesehatan maupun ekonomi. Diplomasi pelindungan akan diperkuat dengan menggunakan inovasi rivalitas antara negara besar diperkirakan tidak akan menurun termasuk di kawasan Indo-Pasifik. Disinilah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif akan semakin relevan. Disinilah ASEAN yang solid akan terus aktif dalam diplomasi perdamaian dan kemanusiaan termasuk di Afghanistan, untuk saudara-saudara Rohingya kita dan penyelesaian krisis politik di Myanmar. Komitmen Indonesia untuk terus membantu perjuangan rakyat Palestina akan dilanjutkan. Indonesia akan menggunakan keketuaannya di G20 untuk memberikan kontribusi lebih dalam upaya dunia mempersempit gap antara negara maju dan negara berkembang dalam pemulihan kesehatan dan itu komitmen terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim akan terus diperkuat dengan terus memperhatikan pemenuhan target SDGs. Dengan demikian tidak ada satupun pihak atau negara yang tertinggal. No One Left PPTM ini, ijinkan saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kami yang tinggi kepada mitra kerja Komisi I, media, dan seluruh pemangku kepentingan atas kerja sama dan kemitraan yang selama ini terbangun dengan ingin mengakhiri pernyataan awal tahun ini dengan mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, pada saat penerimaan Presidensi G20 Indonesia, bulan Oktober tahun lalu di Roma “Upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia, pertumbuhan yang inklusif, yang people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan harus dilakukan dengan cara luar biasa terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh dan inovasi yang tiada henti.”Ibu Bapak, mari kita perkuat kerja sama, solidaritas, untuk dunia yang damai, stabil dan sejahtera. Recover Together, Recover Stronger. Baca Juga [LINIMASA-4] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia
apaupaya diplomasi yang dilakukan indonesia untuk mendapat dukungan dari mesir? Diplomasi adalah bentuk perwakilan suatu negara. Diplomasi ini dapat berlaku dalam bidang sosial, politik, dan budaya. Diplomasi ini merupakan cara dalam mendapat pengakuan kemerdekaan negara lain. Pembahasan Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Diary Diplomasi ini mencoba merekam praktik kebijakan atau politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan pertama Jokowi. Fokus dokumentasi ini adalah pada diplomasi multilateral. Diplomasi ini dianggap diabaikan di awal pemerintahan pertama Jokowi. Salah satu alasannya adalah bahwa pemerintahan baru memandang diplomasi multilateral tidak memberikan hasil nyata atau konkrit bagi masyarakat Indonesia. Diplomasi multilateral dipandang hanya berkutat pada pembentukan aturan main bersama, kurang bermanfaat secara ekonomi, tidak membumi, dan lebih berorientasi pada membangun citra atau pencitraan. Akibatnya, diplomasi multilateral kurang menjadi perhatian, walaupun pandangan itu tidak berarti bahwa pemerintah Indonesia tidak menjalankan diplomasi multilateral sama sekali. Situasi seperti ini yang muncul pada tahun-tahun awal pemerintahan Jokowi. Ibaratnya, diplomasi multilateral tetap berjalan di panggung belakang dalam menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia. Hingga akhir 2019 atau awal 2020 sebelum pandemi menyebar ke berbagai negara, pemerintah Indonesia mampu membangun kepercayaan diri melalui diplomasi multilateral. Dukungan terhadap isu-isu kemanusiaan bagi etnis Rohingya dan Palestina merdeka, misalnya, merupakan bukti bagi komitmen serius dalam mendorong inisiatif multilateral. Selain itu, posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DK PBB, Ketua Forum Indian Ocean Rim Association IORA 2015-2017, dan tuan rumah sidang Interpol se-dunia 2016, dan berbagai organisasi multilateral lain telah menandai komitmen Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai isu global. Indonesia juga membangun inisiatif multilateral sendiri untuk mengembangkan nilai-nilai demokratis melalui pertemuan tahunan multilateral Bali Democracy Forum BDF. Pertemuan BDF diselenggarakan di Nusa Dua, kecuali 2017 diadakan di Banten. Berbagai pertemuan tingkat tinggi lain juga menjadi perhatian strategis bagi kepentingan Indonesia, seperti sidang tahunan Majelis Umum PBB, G20, APEC, dan forum-forum ASEAN. 1 2 3 4 Lihat Kebijakan Selengkapnya DukunganIndonesia atas resolusi PBB diasumsikan sebagai bentuk tunduknya Indonesia atas kepentingan negara negara Barat yang mendukung Ukraina. Indonesia dianggap lemah dibandingkan dengan India, yang lebih berani mengambil sikap abstain demi kepentingan strategis mereka dengan Rusia. Tujuan Diplomasi, Fungsi & Sejarah Diplomasi di Indonesia – Apa itu Diplomasi? Secara umum atau dalam arti luas bahwa pengertian diplomasi adalah perpaduan antara ilmu dan seni perundingan atau metode yang berfungsi untuk menyampaikan pesan melalui perundingan untuk mencapai tujuan dan kepentingan negara baik dalam bidang politik, ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, pertahanan, militer, dan berbagai kepentingan lain dalam bingkai hubungan internasional. Yang dimaksud Diplomasi menurut Kamus Besar Bahasa Republic of indonesia KBB bahwa diplomasi adalah sebagai urusan penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain. Bisa juga diartikan sebagai urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraan wakil-wakilnya di negara lain. Daftar Isi i Sejarah Diplomasi Yang Terjadi di Republic of indonesia 2 Tujuan Utama Diplomasi 1. Tujuan Diplomasi dalam Bidang Ekonomi 2. Tujuan Diplomasi dalam Bidang Budaya iii. Tujuan Diplomasi Dalam Bidang Politik 4. Tujuan Diplomasi dalam Ideologi 3 Fungsi-Fungsi Diplomasi 1. Fungsi Representing 2. Fungsi Protecting three. Fungsi Negotiating 4. Fungsi Reporting 5. Fungsi Promoting 1. Fungsi Representasi two. Fungsi Negosiasi 3. Fungsi Reporting 4 Prinsip Diplomasi Sejarah Diplomasi Yang Terjadi di Indonesia Berkaca pada sejarah Indonesia, Diplomasi memiliki fungsi besar terhadap yang dirasakan negara Indonesia saat ini. Salah satu contohnya yang dilakukan oleh Sjahrir untuk mendapatkan pengakuan internasional atas keberadaan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat yang dikenal dengan “Diplomasi Syahrir”. Baik itu pengakuan secara de jure ataupun de facto. Pengakuan de jure adalah pengakuan berdasarkan hukum internasional bahwa indonesia secara resmi diakui dari dunia luar. Sedangkan de Facto bahwa indonesia telah memenuhi unsur negara berdaulat dan memiliki pemimpin. Prinsip dasar politik luar negeri dan diplomasi Indonesia adalah “bebas aktif”. Hal itu saat dikemukakan pertama kali pada tahun 1946 oleh Sjahrir pada Asia Conference di New Delhi. Kembali diperjelas pada sidang “Komite Nasional Republic of indonesia Pusat” oleh Chiliad. Hatta yang berjudul “mendayung antara dua karang”. Maksud dari arti diplomasi bebas aktif Republic of indonesia ini, ketika ditelaah arti Bebas adalah bahwa Indonesia berhak mementukan penilaian dan sikap kita sendiri terhadap masalah dunia. Selain itu bebas dari keterikatan pada satu Blok kekuatan di dunia serta persekutuan militernya. Yang dimaksud dengan Aktif adalah secara aktif dan konstruktif. Dalam berupaya menyumbang tercapainya kemerdekaan yang hakiki, perdamaian dan keadilan di dunia, sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. Contoh yang lain saat Indonesia bertemu dengan Filipina. Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI diwakili langsung oleh Ir. Soekarno. Begitu pula Negara Filiphina yang diwakili oleh Elpidio Quirino masing-masing kepala negara pada pertemuan Konferensi New Delhi yang diadakan 22 sampai dengan 25 Januari 1949. Pertemuan itu diselenggarakan oleh Perdana Menteri Nehru dari Republic of india dengan tujuan untuk mempertimbangkan pernyataan kemerdekaan Republic of indonesia. Ada banyak lagi hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Negara Indonesia. Tujuan Utama Diplomasi Diketahui bahwa Tujuan utama diplomasi adalah pengamanan kepentingan nasional suatu negara. Selain itu terdapat tujuan yang lebih khusus dalam hal bidang ekonomi dll yang dapat dilihat dibawah ini ane. Tujuan Diplomasi dalam Bidang Ekonomi Tujuannya adalah faktor yang menjadi pilihan utama dalam diplomasi. 2. Tujuan Diplomasi dalam Bidang Budaya Dalam budaya, diplomasi bertujuan untuk memamerkan keagungan kebudayaan suatu negara yang juga dapat mempengaruhi pendapat umum masyarakat dan negara yang di kunjungi. 3. Tujuan Diplomasi Dalam Bidang Politik Dalam politik, diplomasi bertujuan untuk memberikan keamanan kebebasan politik dan integritas teritorialnya dalam mencegah negara-negara lain bergabung melawan suatu negara tertentu dan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional secara damai. iv. Tujuan Diplomasi dalam Ideologi Maksud dari hal ini adalah untuk memberikan pengaruh dan memasukan sebanyak mungkin negara lain kedalam blok ideologinya untuk meminimalisir terjadinya konflik dan adanya lawan serta dapat memelihara sistem politik, ekonomi dan sosial didalam suatu negara dan mencoba menyebarkan sistem-sistem politik, ekonomi dan sosial negara lawan. Dalam buku berjudul “ Kautilya’s concept of affairs a new interpretation ” oleh Kautilya menjelaskan bahwa tujuan utama diplomasi adalah pengamanan kepentingan negara atau secara khusus penjaminan keuntungan maksimum negara sendiri. Selain itu, menurut Kautilya berarti kepentingan pada seperti komersial, perlindungan warga negara yang berada di negara lain, ekonomi, pengembangan budaya dan ideologi, perdagangan dan kepentingan, peningkatan prestise bersahabat dengan negara lain, dan lain-lain. Selain itu, dalam acara Workshop on Diplomacy and Model United nations dengan tema“Promoting Diplomacy as a Tool Resolving Future Global Challenge” di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY, Reza Bayu Oktavian Arief Southward. IP menyampaikan bahwa tujuan diplomasi adalah untuk menciptakan world peace. Maksud dari Reza Bayu Oktavian Arief adalah agar mencipatakan rasa aman dan sejahtera untuk masyarakat dunia. Hal itu diperlukan dengan adanya gerakan atau tempat yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas yang berfungsi menyalurkan pendapatnya terkait dengan penyelesaian konflik di negara-negara yang berkonflik. Fungsi-Fungsi Diplomasi Secara umum, macam-macam tugas dan fungsi dari diplomasi dibedakan oleh Oana Iucu 2010 dalam “Diplomacy and Diplomatic Function bahwa terdapat atas 4 fungsi yaitu representing, protecting, negotiating, reporting, dan promoting. Maksud dari fungsi diplomasi ini adalah 1. Fungsi Representing Maksud Representing perwakilan adalah seorang diplomat untuk mewakili sebuah negara-bangsa di negara penerima dan memperjuangkan kepentingan yang ditugaskan kepadanya. 2. Fungsi Protecting Fungsi Protecting perlindungan sebagai bentuk perlindungan kepentingan nasional negara dan warga negara yang diwakilinya di negara penerima berdasarkan batas-batas hukum internasional. 3. Fungsi Negotiating Arti dari fungsi Negotiating perundingan adalah fungsi yang berkaitan pada peran diplomat sebagai seorang negosiator dalam memperjuangkan kepentingan nasional negara yang diwakilinya. four. Fungsi Reporting Yang dimaksud dengan Reporting pelaporan yaitu untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugas, pengamatan dan analisis di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya di negara penerima atau organisasi internasional. 5. Fungsi Promoting Fungsi ini yaitu untuk meningkatkan kerjasama multidimensional di antara negara yang diwakilinya dengan negara penerima Iucu, 2010. Sedangkan menurut Norman dan Howard C Parkins yang menjelaskan bahwa terdapat tiga fungsi utama diplomasi yaitu fungsi representasi, negosiasi dan reporting . Maksud dari ketiga fungsi ini adalah 1. Fungsi Representasi Yang dimaksud dengan Fungsi Representasi adalah seorang diplomat yang bertindak dalam mewakili suatu negara untuk perundingan dan merepresentasikan negaranya dengan negara lain. 2. Fungsi Negosiasi Sedangkan arti dari fungsi negosiasi adalah fungsi yang dimana suatu negara melakukan negosiasi atau berunding dengan negara lain. 3. Fungsi Reporting Sedangkan yang terakhir adalah fungsi yang diartikan sebagai bentuk laporan dan perlindungan terhadap kepentingan bangsa dan warganya di negara lain. Prinsip Diplomasi Menurut Kautilya bahwa terdapat empat prinsip sebagai musical instrument dalam diplomasi. Adapun keempat prinsip yaitu sama, dana, denda, dan benda. Maksud dari teori Kautilya adalah perdamaian atau negosiasi, memberi hadiah atau konsensi, menciptakan perselisihan, mengancam atau menggunakan kekuatan nyata. Ilustrasi Gambar Tujuan Diplomasi, Fungsi & Contoh Sejarah di Indonesia Demikianlah informasi mengenai Tujuan Diplomasi, Fungsi Diplomasi, & Contoh Sejarah Yang Pernah terjadi di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Salam Berbagi Teman-Teman.
Selainperjuangan fisik, para pahlawan negara juga berjuang melalui jalur diplomasi. Perjuangan melalui diplomasi ini berlangsung, terutama melalui berbagai perundingan dengan Belanda. Tujuannya agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka dan mengambil posisi yang sama dengan negara lain yang sudah merdeka.
DukunganMesir terhadap Indonesia yaitu pada saat Muhammad Abdul Mu'im, Konsul Jenderal Mesir, datang ke Yogyakarta pada 13 sampai 16 Maret 1947. Tujuan kedatangannya adalah untuk menyampaikan pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Liga Arab adalah organisasi yang terdiri dari negara-negara Arab.
Indonesiamembutuhkan dukungan dan pengakuan dari negara-negara lain. Untungnya, dalam kurun waktu setahun setelah proklamasi, Indonesia mendapat dukungan dari berbagai negara. Negara-negara pertama yang memberikan dukungan dan mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir, India, dan Australia. MESIR
Indonesiamemandang bakal negara federasi tersebut sebagai suatu negara yang tidak terwakili aspirasi rakyat setempat, tetapi lebih merupakan bentukan asing untuk mempertahankan kepentingan politik, militer, dan ekonomi Malaysia di Asia Tenggara. Hal ini dinilai merupakan ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia.
Paradiplomat bertanggung jawab untuk mencapai tujuan diplomasi, antara lain adalah sebagai berikut: melindungi para warganya sendiri di luar negeri, merepresentasikan bangsa dan negara sendiri di luar negeri, menyimpulkan dan menyampaikan informasi yang berguna, membina, menjaga, dan menyelenggarakan hubungan yang lancar dengan negara lain, DVyec.